Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Kejaksaan Belum Eksekusi 57 Terpidana Korupsi

Kompas.com - 15/05/2013, 06:15 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung RI diduga belum mengeksekusi 57 terpidana korupsi setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Data itu berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) per 13 Mei 2013.

"Dalam catatan kami, ketika kasus Susno tertangkap, ternyata ada 57 terpidana kasus korupsi yang belum dieksekusi atau diduga belum. Artinya tidak ada keterangan jelas dari kejaksaan sudah atau belum dieksekusi," kata Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Dalam catatan ICW, sebanyak 23 orang belum berhasil dieksekusi karena melarikan diri atau berstatus DPO, Sementara 34 lainnya belum dieksekusi karena sejumlah alasan. Salah satu contoh, Bupati Aru Theddy Tengko yang menolak dieksekusi dengan alasan putusan yang batal demi hukum. Eksekusi Theddy juga sempat dihalang-halangi sekelompok orang di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

Sebanyak 57 terpidana korupsi yang belum dieksekusi tersebar di 12 wilayah. Paling banyak berada di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yakni 22 orang. "Sebanyak 57 itu yang sedikitnya terdata. Kita harap itu bisa dimaksimalkan (eksekusinya)," kata Emerson. ICW meminta Kejaksaan Agung selalu menyampaikan data terpidana yang berhasil dieksekusi agar diketahui perkembangannya oleh publik.

Sementara itu, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, kejaksaan akan segera mengonfirmasi data ICW tersebut, kemudian mencari tahu alasan belum dieksekusinya para terpidana korupsi itu. "Saya pastikan kami akan segera melakukan kroscek, perkara itu sejauh mana, sudah dieksekusi atau belum. Melakukan pengecekan di lapangan, data di Kejaksaan Agung atau daerah," kata Darmono. Dia pun berjanji menyampaikan hasil pemeriksaan silang data tersebut paling lama dalam satu bulan mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com