Kompas.com - 14/05/2013, 23:44 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia masih mempelajari laporan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi terkait upaya penyitaan mobil di DPP PKS oleh KPK beberapa waktu lalu.

Laporan itu telah diterima pada Senin (13/5/2013) dengan nomor LP/390/V/2013/Bareskrim.

"Setiap laporan prinsipnya diterima dan nanti akan dipelajari dari materi yang dilaporkan," terang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jendera (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Johan Budi dilaporkan dengan tuduhan penghinaan Pasal 310 KUHP atas pernyataannya di media mengenai penyitaan mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kepolisian akan melihat apakah laporan tersebut memenuhi unsur pidana.

"Laporan ini akan dipelajari penyidik Bareskrim apakah memenuhi unsur pidana yang dipersangkakan. Apakah sudah masuk kategori tindak pidana atau bukan, tentu nanti tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan, pemeriksaan terhadap saksi," terang Boy.

PKS, melalui kuasa hukumnya, Faudjan Muslim, melaporkan Johan Budi karena dinilai memberi pernyataan yang tidak benar. Johan mengatakan penyitaan mobil di DPP PKS dihalang-halangi sejumlah pihak dari PKS.

Sementara itu, rencana PKS untuk melaporkan 10 orang petugas KPK yang mendatangi DPP PKS, belum dilakukan. Menurut dia, PKS akan mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan KPK yang berusaha menyita enam mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, petugas keamanan PKS beserta organisasi massa menghalang-halangi sehingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS.

PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan. Sementara pihak KPK mengaku sudah sesuai prosedur. Saat mendatangi kantor DPP PKS, penyidik mengaku telah membawa surat penyitaan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X