Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicap Pembolos, Ini Tanggapan Sukur Nababan

Kompas.com - 13/05/2013, 17:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, akhirnya angkat bicara soal kasus ketidakhadiran pada beberapa rapat paripurna dan komisi. Kasus Sukur ini akan segera diputus oleh Badan Kehormatan DPR terkait jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan. Sukur berdalih selama ini dia tidak hadir dalam rapat komisi maupun paripurna karena kondisi kesehatan.

"Saya mengidap penyakit belfasi, seperti stroke selama beberapa bulan kemarin. Saya dirawat di rumah sakit di Singapura, jadi saya bukannya bolos," ujar Sukur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Sukur menuturkan, penyakit tersebut membuat sebagian wajahnya sulit digerakkan. Dengan demikian, ia harus menjalankan perawatan rutin hingga saat ini bisa kembali menjalani aktivitas. Selama dirawat, Sukur mengaku sudah menyampaikan surat izin kepada fraksi dan Badan Kehormatan.

"Tapi, staf ahli saya ternyata hanya memberikan surat itu ke fraksi. Jadi, ini benar-benar murni kesalahan administrasi, tidak ada niatan saya berbohong," ujarnya.

Saat ditanyakan tentang aktivitas bisnisnya, Sukur mengaku ia memang giat menjalankan bisnisnya di sektor multilevel marketing. Namun, ia memastikan bisnisnya itu tidak pernah mengganggu kerjanya sebagai anggota dewan.

"Ketidakhadiran saya murni karena sakit," imbuhnya.

Badan Kehormatan kini sudah mendapat salinan surat medis dari Sukur Nababan. Berdasarkan catatan Badan Kehormatan DPR, Sukur telah sembilan kali berturut-turut tidak mengikuti rapat apa pun di Parlemen. Di dalam undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, seorang anggota dewan yang enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan bisa diberhentikan.

Rencananya, pada minggu ini, BK akan memutus kasus Sukur. Terkait hal ini, Sukur pun mengaku pasrah. Ia tak mau ambil pusing dengan kasusnya ini. Pasalnya, pria yang menjadi caleg di daerah Bekasi dan Depok ini mengaku tidak terlalu berambisi maju lagi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

"Saya mencalonkan diri itu sebenarnya karena diminta partai. Kalau boleh memilih, saya sebenarnya sudah tidak mau lagi maju sebagai caleg. Lebih enak sebagai anggota masyarakat saja," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com