Kompas.com - 13/05/2013, 17:09 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, akhirnya angkat bicara soal kasus ketidakhadiran pada beberapa rapat paripurna dan komisi. Kasus Sukur ini akan segera diputus oleh Badan Kehormatan DPR terkait jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan. Sukur berdalih selama ini dia tidak hadir dalam rapat komisi maupun paripurna karena kondisi kesehatan.

"Saya mengidap penyakit belfasi, seperti stroke selama beberapa bulan kemarin. Saya dirawat di rumah sakit di Singapura, jadi saya bukannya bolos," ujar Sukur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Sukur menuturkan, penyakit tersebut membuat sebagian wajahnya sulit digerakkan. Dengan demikian, ia harus menjalankan perawatan rutin hingga saat ini bisa kembali menjalani aktivitas. Selama dirawat, Sukur mengaku sudah menyampaikan surat izin kepada fraksi dan Badan Kehormatan.

"Tapi, staf ahli saya ternyata hanya memberikan surat itu ke fraksi. Jadi, ini benar-benar murni kesalahan administrasi, tidak ada niatan saya berbohong," ujarnya.

Saat ditanyakan tentang aktivitas bisnisnya, Sukur mengaku ia memang giat menjalankan bisnisnya di sektor multilevel marketing. Namun, ia memastikan bisnisnya itu tidak pernah mengganggu kerjanya sebagai anggota dewan.

"Ketidakhadiran saya murni karena sakit," imbuhnya.

Badan Kehormatan kini sudah mendapat salinan surat medis dari Sukur Nababan. Berdasarkan catatan Badan Kehormatan DPR, Sukur telah sembilan kali berturut-turut tidak mengikuti rapat apa pun di Parlemen. Di dalam undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, seorang anggota dewan yang enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan bisa diberhentikan.

Rencananya, pada minggu ini, BK akan memutus kasus Sukur. Terkait hal ini, Sukur pun mengaku pasrah. Ia tak mau ambil pusing dengan kasusnya ini. Pasalnya, pria yang menjadi caleg di daerah Bekasi dan Depok ini mengaku tidak terlalu berambisi maju lagi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

"Saya mencalonkan diri itu sebenarnya karena diminta partai. Kalau boleh memilih, saya sebenarnya sudah tidak mau lagi maju sebagai caleg. Lebih enak sebagai anggota masyarakat saja," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Nasional
    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.