Kompas.com - 13/05/2013, 14:58 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Keadilan Sejahtera yang melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mabes Polri dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Kalau tak cermat dan salah mengambil langkah, nama baik partai yang akan semakin terpuruk. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali mengatakan, saat ini kedua pihak (PKS dan KPK) berada di posisi yang sama-sama merasa benar.

PKS merasa diperlakukan buruk dan mencoba melawan, sedangkan KPK berkeyakinan bahwa langkahnya menyita mobil yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di partai tersebut telah sesuai prosedur. "Kekalahan pertama, misalnya, siapa yang tidak cermat mengamati, dan kedua, melawan pendapat umum. Kalau itu yang terjadi, sebetulnya kekalahan yang akan diterima PKS bisa dua kali lipat," kata Effendi di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Effendi menyampaikan, saat ini PKS dalam posisi panik sehingga berpotensi gegabah dan salah mengambil langkah. Menurutnya, kepanikan itu nampak dari bahasa yang disampaikan saat KPK berencana kembali mendatangi DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saat itu, PKS mengungkapkan niatnya untuk menyambut kedatangan KPK dengan memberikan rangkaian bunga.

Bagi Effendi, hal itu merupakan bahasa hiperbola yang sarat makna dan mempertegas kepanikan PKS. "Bahasa yang disampaikan juga agak berlebihan bahwa kedatangan KPK disambut dengan karangan bunga. Bahasa-bahasa hiperbolis itu adalah bentuk kepanikan," ujarnya.

Seperti diketahui, PKS akan melaporkan KPK ke Mabes Polri atas tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, dan melakukan kebohongan terhadap publik. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tidak melaporkan KPK secara institusi, tetapi sebatas oknum di internal KPK.

Adapun oknum KPK yang akan dilaporkan ke kepolisian adalah 10 penyidik yang mendatangi kantor DPP PKS dan Juru Bicara KPK Johan Budi. "Ini tidak ada hubungannya dengan institusi, ini hubungannya dengan 10 orang yang datang ke PKS dan Johan Budi yang membuat pernyataan yang fatal," kata Fahri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

    Nasional
    Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

    Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

    Nasional
    Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

    Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

    Nasional
    Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

    Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

    Nasional
    Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

    Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

    Nasional
    KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

    KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

    KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

    Nasional
    Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

    Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

    Nasional
    Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

    Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

    Nasional
    Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

    Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

    Nasional
    Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

    Nasional
    OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

    OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

    Nasional
    Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

    Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.