Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisikan KPK, PKS Bisa Kalah Dua Kali

Kompas.com - 13/05/2013, 14:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Keadilan Sejahtera yang melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mabes Polri dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Kalau tak cermat dan salah mengambil langkah, nama baik partai yang akan semakin terpuruk. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali mengatakan, saat ini kedua pihak (PKS dan KPK) berada di posisi yang sama-sama merasa benar.

PKS merasa diperlakukan buruk dan mencoba melawan, sedangkan KPK berkeyakinan bahwa langkahnya menyita mobil yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di partai tersebut telah sesuai prosedur. "Kekalahan pertama, misalnya, siapa yang tidak cermat mengamati, dan kedua, melawan pendapat umum. Kalau itu yang terjadi, sebetulnya kekalahan yang akan diterima PKS bisa dua kali lipat," kata Effendi di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Effendi menyampaikan, saat ini PKS dalam posisi panik sehingga berpotensi gegabah dan salah mengambil langkah. Menurutnya, kepanikan itu nampak dari bahasa yang disampaikan saat KPK berencana kembali mendatangi DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saat itu, PKS mengungkapkan niatnya untuk menyambut kedatangan KPK dengan memberikan rangkaian bunga.

Bagi Effendi, hal itu merupakan bahasa hiperbola yang sarat makna dan mempertegas kepanikan PKS. "Bahasa yang disampaikan juga agak berlebihan bahwa kedatangan KPK disambut dengan karangan bunga. Bahasa-bahasa hiperbolis itu adalah bentuk kepanikan," ujarnya.

Seperti diketahui, PKS akan melaporkan KPK ke Mabes Polri atas tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, dan melakukan kebohongan terhadap publik. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tidak melaporkan KPK secara institusi, tetapi sebatas oknum di internal KPK.

Adapun oknum KPK yang akan dilaporkan ke kepolisian adalah 10 penyidik yang mendatangi kantor DPP PKS dan Juru Bicara KPK Johan Budi. "Ini tidak ada hubungannya dengan institusi, ini hubungannya dengan 10 orang yang datang ke PKS dan Johan Budi yang membuat pernyataan yang fatal," kata Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com