Demokrat Ingatkan Partai Koalisi untuk Dukung BLT

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengingatkan seluruh partai koalisi untuk mendukung rencana pemerintah memberikan dana kompensasi untuk rakyat miskin jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan.  Hingga saat ini, partai koalisi pendukung pemerintah belum menyatakan sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Pada dasarnya, kami dari koalisi ingin mendukung kebijakan pemerintah dan mendukung kompensasi terhadap pemerintah atas masyarakat yang terkena dampak langsung. Kami mengingatkan ini kepada partai koalisi, nanti kami pasti akan melakukan lobi-lobi politik," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa, di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Menurutnya, partai koalisi baru satu kali menggelar rapat untuk membahas sikap mengenai rencana kenaikan harga BBM. Namun, mengenai pengucuran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, belum dibahas.

Mengenai adanya anggapan pengucuran BLT akan dimanfaatkan sebagai pencitraan kepentingan politik tertentu, Saan mengatakan membantahnya.

"Tidak lah, BLT itu kan sebelum pemilu juga sudah ada. Srtinya tidak hanya menjelang pemilu BLT diberlakukan. Jauh-jauh sebelum itu ada. Sehingga tidak ada relevansi BLT dengan politik," kata Saan.

Menurutnya, saat ini masyarakat juga sudah rasional dan bisa membedakan mana yang merupakan kebijakan pemerintah dan kebijakan partai politik. "Jadi menurut saya tidak perlu khawatir bahwa BLT atau kompensasi yang bersifat langsung akan menguntungkan partai politik tertentu," katanya.

Ia juga menyatakan optimistis seluruh partai koalisi satu suara terkait pemberian BLT ini. Partai Golkar yang sebelumnya menolak rencana kenaikan BBM, sudah melakukan pembicaraan melalui Ketua Umumnya Aburizal Bakrie yang pekan lalu diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Ical sudah ketemu Pak SBY dan sudah menyetujui rencana kenaikan BBM sekaligus penerapan dana kompensasi. Jadi, rasanya tidak akan ada penolakan dari koalisi," kata Saan.

Terkait rencana kenaikan harga BBM ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan Pimpinan DPR pada Senin (13/5/2013) di Kantor Presiden, Jakarta. Pertemuan akan membahas tenntang RAPBN-P 2013 yang mencakup pengalokasian dana kompensasi bagi rakyat miskin. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menjelaskan, akibat kenaikan harga BBM ini, terjadi penghematan beban subsidi dari Rp 300 triliun menjadi Rp 198 triliun.