Kompas.com - 11/05/2013, 04:45 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menyita lima mobil di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, berbuntut panjang. Partai ini berencana melaporkan upaya penyitaan tersebut ke polisi dan Komite Etik KPK. Lima mobil ini diduga terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap dalam penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Terhadap sikap oknum KPK yang berteriak, menekan petugas keamanan, hingga sikap yang tidak patut berakibat pada keadaan yang tidak menyenangkan, maka DPP PKS akan melaporkan insiden penyitaan yang tidak sesuai prosedur kepada Mabes Polri dan Komite Etik KPK," ujar Ketua DPP PKS bidang Hubungan Masyarakat Mardani Ali Sera, Jumat (10/5/2013). Tujuan pelaporan ini, sebut dia, adalah untuk menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan beretika.

Selain itu, sebut Mardani, PKS juga berharap ada mekanisme check and balance atas upaya penyitaan mobil oleh para penyidik KPK ini. "Kami akan laporkan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Insya Allah pekan depan. Yang diadukan oknum KPK yang datang," katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK menyegel lima mobil yang di kantor DPP PKS sejak Senin (6/5/2013) hingga Selasa (7/5/2013) malam. Kelima mobil itu yakni VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara.

Awalnya, penyidik hendak menyita mobil-mobil itu, namun upaya itu gagal. Penyidik hanya berhasil menyegel mobil yang diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus impor daging sapi. Di dalam kasus impor daging sapi ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Rencananya, untuk mengangkut mobil-mobil itu, KPK akan meminta bantuan polisi. KPK pun menegaskan bahwa penyidiknya sudah datang sesuai prosedur, yakni membawa surat tugas penyitaan.

Namun, PKS bersikeras KPK tidak datang membawa surat penyitaan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan yang dibawa KPK adalah surat pemanggilan terhadap Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. "Bukan surat penyitaan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

    Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

    Nasional
    Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

    Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

    Nasional
    Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

    Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

    Nasional
    Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

    Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

    Nasional
    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Nasional
    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Nasional
    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    Nasional
    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Nasional
    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Nasional
    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Nasional
    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Nasional
    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.