Kompas.com - 10/05/2013, 16:10 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum akan menindak tegas seluruh peserta Pemilu 2014 yang menggunakan dana ilegal saat kampanye. Langkah tegas tersebut nantinya akan diatur di dalam Peraturan KPU terkait dana kampanye.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, Jumat (10/5/2013). Menurut Juri, penggunaan dana ilegal diharamkan saat kampanye. Terlebih, jika dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas asalnya. Tidak menutup kemungkinan, proses kampanye justru dijadikan ajang pencucian uang.

"Bisa kena pidana. Itu termasuk pidana yg cukup berat dan bisa membatalkan keikutsertaannya," kata Juri kepada wartawan.

Untuk itu, menurutnya, setiap peserta pemilu memiliki kewajiban untuk membuat laporan penggunaan dana kampanye. Hal itu bertujuan untuk mengurangi timbulnya kecurigaan dari masyarakat. Terlebih, peran serta masyarakat, menurut Juri, sangat penting dalam hal pengawasan terhadap peserta pemilu. Masyarakat dapat lebih optimal melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu. Melalui laporan dari masyarakat, KPU akan menelusuri adanya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu.

"Kami harus memastikan, sumbernya, fakta. Kita juga dengar laporan masyarakat dan laporan partai kalau ada dana partai tidak sah. Proses hukum yang membuktikan, dana-dana itu berasal dari dana yang tidak sah," tegasnya.

Untuk itu, menurutnya, setiap peserta pemilu harus memisahkan antara sumber dana yang berasal dari dana partai dan dari sumber yang lain. "(Intinya) tidak boleh bercampur. Nah apakah dana kampanye atau dana partai, makanya ada rekening khusus dana kampanye yang harus terpisahkan dari rekening partai, rekening kampanye itu yang nantinya harus dilaporkan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

    Nasional
    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Nasional
    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Nasional
    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Nasional
    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Nasional
    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Nasional
    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Nasional
    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Nasional
    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Nasional
    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Nasional
    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Nasional
    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Nasional
    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Nasional
    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.