Kompas.com - 10/05/2013, 09:47 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Minimnya kehadiran fisik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam setiap rapat masih menjadi sorotan publik. DPR didesak membuka data kehadiran para wakil rakyat sebagai dasar pertimbangan untuk kembali memilih yang bersangkutan pada Pemilu 2014. Seperti diketahui, sebagian besar anggota DPR 2009-2014 akan kembali maju pada pemilu mendatang.

Sorotan publik ini disampaikan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, yang cukup aktif di media sosial Twitter. Pada Jumat (10/5/2013) pagi, akun @marzukialie_MA "diserang" oleh para pengguna Twitter. Isinya, mendesak agar sebagai Ketua DPR, Marzuki secara transparan meminta BK mengumumkan data kehadiran. Salah satunya dari akun aktivis sosial, Fadjroel Rachman, @fadjroel.

"TUNTUT Ketua DPR @MA_DPR upload nama 560 anggota DPR lengkap dg #ABSENSIbolos di http://www.dpr.go.id  agar rakyat tahu," tulis Fadjroel.

Menanggapi permintaan Fadjroel, Marzuki mengatakan, desakan itu bisa disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR. Menurutnya, sesuai tata tertib DPR, hal itu merupakan kewenangan BK. Marzuki mengaku sudah sering meminta agar BK melakukan cek fisik atas kehadiran para anggota DPR dan diumumkan melalui media.

"Minta BK utk mengumumkannya," jawab Marzuki.

Fadjroel membalas dengan menyatakan bahwa jawaban Marzuki mengecewakan. "Tidak usah di umumkan di media, mahal, duit lagi bro @marzukialie_MA upload #ABSENSIbolos 560 anggota DPR CUKUP di http://www.dpr.go.id," kata Fadjroel.

Bak gayung bersambut, jawab-menjawab antara Fadjroel dan Marzuki mengundang tanggapan para pengguna lainnya.

"@fadjroeL @marzukialie_MA gonjang ganjing wes. Anak SMA saja.. kalau bolos dilaporkan ke ortunya," tulis pemilik akun @husenarifin.

Marzuki mengatakan, masyarakat seharusnya mempertanyakan fraksi-fraksi di DPR yang selama ini keras menolak sistem tentang pencatatan kehadiran anggota melalui finger print. Menurutnya, ia telah meminta agar pencatatan kehadiran melalui alat sidik jari tak hanya saat kedatangan, tetapi juga ketika meninggalkan rapat. Namun, hal itu ditolak sejumlah fraksi.

"Apalagi sebelumnya dg manual, diumumkan juga, faktanya mereka absen penuh, lalu apa hasilnya? Setiap bulan lap sekjen, absen penuh. Makanya saya minta BK mengecek fisik sesuai perintah tatib, tp sampai sekarang BK belum melakukannya," kata politisi Partai Demokrat ini.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    Nasional
    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Nasional
    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Nasional
    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Nasional
    Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

    Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

    Nasional
    Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Nasional
    KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

    KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

    Nasional
    Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

    Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

    Nasional
    UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

    Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

    Nasional
    Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

    Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

    Nasional
    UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' Versi PCR 2,77 Persen

    UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" Versi PCR 2,77 Persen

    Nasional
    Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

    Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

    Nasional
    Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

    Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.