Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Apkasi: Rakyat Papua Masih Cinta Indonesia

Kompas.com - 10/05/2013, 09:39 WIB

SANGATTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor, menyatakan, rakyat Papua masih mencintai Indonesia dan tetap mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur Kalimantan Timur, Jumat (10/5/2013), di Sangatta, ia yakin sebanyak 99,9 persen masyarakat Papua tetap mencintai Indonesia. Hal itu didasarkan dari pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Papua, dan berbicara langsung dengan para bupati, anggota DPRD, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat dari berbagai lapisan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Apkasi.

"Hanya sekitar 0,1 persen saja yang menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Itu ibarat anak nakal dalam sebuah keluarga," kata Isran Noor, saat dimintai komentar terkait pembukaan kantor resmi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris.

Isran Noor mengatakan, mereka yang mengaku sebagai OPM itu sangat kecil sehingga tidak perlu dialog.

Isran mengatakan, tidak ada urusan dengan OPM karena hanya segelintir orang. Namun, Apkasi juga menyayangkan sikap Pemerintah Inggris yang memberikan ruang bagi OPM membuka kantor resmi di sana.

Perilaku Pemerintah Inggris itu, ujarnya, tentu bisa mengganggu hubungan Indonesia- Inggris yang selama ini sangat baik.

"Hal ini sangat melukai bansa Indonesia, sebab, seolah-olah bangsa Indonesia bisa dipermainkan. Tidak perlu memutus hubungan diplomatik dengan Inggris, namun Pemerintah inggris harus mau dan saling menghormati kerja sama yang baik selama ini dan saling menjaga perdamaian dunia," ujar Isran Noor.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Khusnan, menegaskan, pembukaan kantor resmi OPM di Oxford berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan Inggris.

Menurut Khusnan, sikap parlemen Indonesia khususnya Komisi I cukup tegas yakni meminta dan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah cerdas, dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Inggris.

"Bahkan mayoritas fraksi di Parlemen Indonesia meminta mengirimkan protes dan memanggil duta besar Inggris untuk Indonesia, mempertanyakan komitmen Inggris dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia," ujar Khusnan, saat berada di Sangatta, saat menghadiri dan menyaksikan Latihan Gabungan TNI 2013.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com