Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Jadi Korban Utama Ulah Fathanah

Kompas.com - 10/05/2013, 09:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding ada upaya menghancurkan citra partainya yang bernapaskan Islami menjelang perhelatan Pemilu 2014. Ketua DPP PKS Indra melihat munculnya perempuan-perempuan di sekitar Ahmad Fathanah yang disebut sebagai teman dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, merupakan salah satu cara yang dipakai untuk penghancuran citra itu.

"Saya lihat dari segala pemberitaan tentang Fathanah ini yang jadi korban utama adalah PKS," kata Indra, saat dihubungi, Jumat (9/5/2013). Partainya yang identik dengan moral dan integritas, ujar dia, dihancurkan citranya dengan diarahkan kepada dari mulai perempuan-perempuan hingga gratifikasi seks. Indra menegaskan bahwa Fathanah bukanlah pengurus apalagi kader PKS.

Partainya, kata Indra, hanya mendapatkan getah dari "ulah" yang dilakukan Fathanah selama ini dengan mencatut nama PKS dan sejumlah petinggi PKS. "Kami mulai curiga motif Fathanah mencatut nama kami selama ini, bukan hanya motif ekonomi tapi patut diduga ada skenario untuk menghancurkan PKS," imbuh Anggota Komisi III DPR ini.

Meski PKS dihantam dengan dampak dari pemberitaan Ahmad Fathanah, Indra yakin publik semakin cerdas dan bisa membedakan PKS dengan Fathanah. "Masyarakat juga bisa melihat kader-kader kami di bawah sangat dekat dengan Islam, sangat sederhana dan memiliki integritas," ucap Indra.

Ahmad Fathanah merupakan tersangka kasus dugaan pencucian uang dan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Fathanah menjadi tersangka bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap keterkaitan Fathanah dengan PKS.

Misalnya saja artis Ayu Azhari yang mengaku menerima uang tunai dalam bentuk rupiah dan dollar senilai Rp 38 juta. Ayu mengaku menerima uang itu dari Fathanah sebagai uang muka untuk mengisi acara PKS. Uang itu pun akhirnya dikembalikan Ayu setelah mengetahui uang itu diduga hasil pencucian uang dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Fathanah.

Tidak hanya Ayu Azhari, sosok perempuan lain juga melekat pada diri Fathanah sebut saja Maharany, Vitalia Shesya, Tri Puspita, hingga Sefti Sanustika. Selain itu, keterkaitan Fathanah dengan PKS juga disampaikan saksi lainnya Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang mengungkapkan ada aliran dana dari Fathanah ke DPW-DPW PKS di Sulawesi Selatan untuk pemenangan Pilgub Sulsel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com