PPP Kritik Edaran Mendagri yang Melarang Fotokopi E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PPP Luqman Hakim Saifuddin mengkritik munculnya edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang KTP elektronik (e-KTP) difotokopi. Menurutnya, hal itu akan berpengaruh pada pemilihan umum 2014.

Luqman menjelaskan, instruksi dari Mendagri yang melarang e-KTP difotokopi sebenarnya tak salah. Dengan catatan, hal itu telah dipublikasikan sejak jauh-jauh hari atau lebih tepat sebelum e-KTP itu disalurkan ke masyarakat. Menurut pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini, telatnya sosialisasi pelarangan memfotokopi e-KTP akan berdampak pada suara pemilih pada 2014. Hal itu karena akan banyak e-KTP yang rusak karena masyarakat tak mengetahui jika tanda penduduk elektronik itu tak boleh difotokopi.

"Kenapa baru sekarang ada pengumuman e-KTP tak boleh difotokopi. Ada apa? Sudah terlambat. Ini masalah serius yang berpengaruh pada pemilu nanti," kata Luqman di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Menurut Luqman, yang harus menjadi sorotan utama dalam pemilu adalah jumlah pemilih karena ia menilai dari pemilu sebelumnya jumlah pemilih tak pernah jelas. Transparansi jumlah pemilih menjadi sulit ketika banyak masyarakat yang e-KTP-nya rusak karena terlalu sering difotokopi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Untuk mencegah kerusakan e-KTP, Kementerian Dalam Negeri sampai mengeluarkan edaran akan larangan tersebut.

Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu. Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan.