Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra "Pede" Verifikasi DCS Mulus

Kompas.com - 07/05/2013, 12:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yakin tak akan ada masalah terkait daftar calon sementara (DCS) yang diajukan partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meyakini, hasil verifikasi KPU tahap I akan sesuai dengan yang diharapkan. KPU mengumumkan hasil verifikasi tahap I atau administrasi DCS parpol peserta pemilu pada hari ini, Selasa (7/5/2013).

Sejauh ini, Fadli mengklaim telah menyelesaikan persoalan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang mengundurkan diri dan terdaftar di lebih dari satu daerah pemilihan atau partai.

"Kami yakin tak akan ada permasalahan dalam DCS yang kami ajukan. Bacaleg yang mundur atau terdaftar ganda sudah diselesaikan," kata Fadli, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/5/2013).

Ia menjelaskan, proses seleksi telah dilakukan kepada hampir 3.000 bacaleg. Kriteria penilaian dari seorang calon tak hanya mengandalkan popularitas, namun juga kualitas dan elektabilitas, berikut pertimbangan keterwakilan perempuan, etnis, agama, usia, bahkan latar belakang profesi dan organisasi. Saat ini, kata Fadli, Gerindra terus melakukan pembekalan dan pemantapan kapasitas kepada seluruh caleg yang akan maju. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen memegang amanah rakyat saat terpilih nanti.

"Partai Gerindra akan menerima hasil verifikasi administrasi KPU. Namun jika ada kekurangan administrasi, tentu akan segera kami respons cepat, kami penuhi," ujarnya.

Dari 12 partai politik yang telah menyerahkan berkas bakal caleg ke KPU, sedikitnya terdapat 6.576 berkas diterima KPU. Proses verifikasi berlangsung dua pekan, sejak 23 April 2013 dan berakhir Senin (6/5/2013). Selanjutnya, KPU akan melakukan proses verifikasi berkas selama dua minggu terhitung dari tanggal 23 April-6 Mei 2013. 

Sementara itu, berdasarkan verifikasi tahap I KPU, untuk Partai Gerindra, dari data 534 bakal caleg, 89 orang memenuhi syarat dan 445 tidak memenuhi syarat.

Berita jelang Pemilu 2014 dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014
Verifikasi DCS Pemilu 2014
Kabar dari KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com