Ada Kantor Papua Merdeka di Inggris, Ini Respons Pemerintah

Kompas.com - 04/05/2013, 12:23 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta. Hal ini terkait informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris, beberapa waktu lalu. Pemerintah akan meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai informasi itu.

"Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memanggil Dubes Inggris di Jakarta untuk menjelaskan dan klarifikasi," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Sabtu (4/5/2013), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut informasi, acara pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford, Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, dan Andrew Smith MP.

Julian mengatakan, sejauh ini Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris mengenai hal itu. Menurut Julian, hadirnya para pejabat dan anggota parlemen dalam acara pembukaan Kantor Free West Papua Campaign (FWPC) dilakukan tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.

"Hal tersebut dilakukan tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris," tegas Julian.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, selain Dubes Inggris di Jakarta, KBRI London juga akan melakukan langkah serupa terhadap Kemenlu Inggris di London. 

"Semua langkah kita lakukan utk kedaulatan kita NKRI,” kata Djoko melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (3/5/2013).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djoko Suyanto juga mengemukakan, selama ini FWPC memang memfokuskan kegiatannya di kota Oxford. Namun, mereka sekarang menggambarkannya sebagai "kantor" di Oxford.

“Selama ini kegiatan tersebut sama sekali tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan oposisi di parlemen. Secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua,” kata Djoko.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Panggil Kadishub Bandung Barat sebagai Saksi Kasus Pengadaan Barang Penanganan Pandemi

    KPK Panggil Kadishub Bandung Barat sebagai Saksi Kasus Pengadaan Barang Penanganan Pandemi

    Nasional
    Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

    Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

    Nasional
    Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

    Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

    Nasional
    MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

    MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

    Nasional
    Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

    Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

    Nasional
    Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

    Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

    Nasional
    Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

    Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

    Nasional
    Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

    Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

    Nasional
    IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

    IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

    Nasional
    Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

    Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

    Nasional
    Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

    Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

    Nasional
    DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

    DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

    Nasional
    Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

    Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

    Nasional
    Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

    Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

    Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X