Ada Kantor Papua Merdeka di Inggris, Ini Respons Pemerintah

Kompas.com - 04/05/2013, 12:23 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta. Hal ini terkait informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris, beberapa waktu lalu. Pemerintah akan meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai informasi itu.

"Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memanggil Dubes Inggris di Jakarta untuk menjelaskan dan klarifikasi," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Sabtu (4/5/2013), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut informasi, acara pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford, Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, dan Andrew Smith MP.

Julian mengatakan, sejauh ini Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris mengenai hal itu. Menurut Julian, hadirnya para pejabat dan anggota parlemen dalam acara pembukaan Kantor Free West Papua Campaign (FWPC) dilakukan tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.

"Hal tersebut dilakukan tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris," tegas Julian.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, selain Dubes Inggris di Jakarta, KBRI London juga akan melakukan langkah serupa terhadap Kemenlu Inggris di London. 

"Semua langkah kita lakukan utk kedaulatan kita NKRI,” kata Djoko melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (3/5/2013).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djoko Suyanto juga mengemukakan, selama ini FWPC memang memfokuskan kegiatannya di kota Oxford. Namun, mereka sekarang menggambarkannya sebagai "kantor" di Oxford.

“Selama ini kegiatan tersebut sama sekali tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan oposisi di parlemen. Secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua,” kata Djoko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Nasional
    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

    Nasional
    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Nasional
    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Nasional
    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Nasional
    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Nasional
    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Nasional
    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Nasional
    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Nasional
    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    Nasional
    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    Nasional
    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Nasional
    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    Nasional
    'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

    "Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

    Nasional
    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.