Kompas.com - 26/04/2013, 15:15 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gagalnya eksekusi terpidana korupsi Komisaris Jenderal (purn) Susno Duadji tengah dievaluasi pihak kejaksaan. Sementara itu, kepolisian akan menyelidiki adanya dugaan pihak yang menghalangi eksekusi.

"Ya, kita lakukan langkah-langkah penyelidikan terkait masalah kondisi yang terjadi. Menjadi evaluasi peristiwa yang terjadi di Perumahan Dago Pakar. Kita lihat seperti apa permasalahannya. Akan dipelajari apa pada peristiwa itu perlawanan hukum," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2013).

Terkait adanya perlindungan dari Polda Jabar pada Susno, kepolisian membantah hal itu merupakan upaya menghalangi eksekusi. Kepolisian mengatakan, tindakan tersebut upaya untuk mencegah bentrok terjadi antara kubu jaksa eksekutor dan kubu Susno.

"Kita harus pada posisi jernih, netral, tidak boleh ada keberpihakan, jadi imparsial. Kepolisian hadir itu agar tertib hukum. Jadi jangan sampai pada tindakan mengarah pada anarkistis, karena berpotensi," terang Boy.

Apakah ada indikasi pihak yang menghalangi eksekusi, Boy mengatakan masih mencari tahu hal itu.

"Saya belum tahu satu per satu bapak-bapak yang hadir itu dari mana saja. Tentu kita cari tahu lebih lanjut," kata Boy.

Untuk diketahui, Susno gagal dieksekusi setelah tim jaksa eksekutor menjemput paksa Susno di kediamannya di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013). Pihak Susno dan jaksa sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi.

Atas peristiwa itu, puluhan organisasi masyarakat mendatangi kediaman kader Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra juga menghampiri Susno.

Susno akhirnya digiring ke Markas Polda Jawa Barat. Setelah melanjutkan perdebatan eksekusi, pihak kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pukul 00.15, Kamis (24/4/2013). Tim jaksa eksekutor akan menjadwalkan ulang eksekusi terhadap mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai, Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

    Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

    Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

    Nasional
    Artis Iqlima Kim Datangi Bareskrim Penuhi Panggilan Penyidik sebagai Terlapor

    Artis Iqlima Kim Datangi Bareskrim Penuhi Panggilan Penyidik sebagai Terlapor

    Nasional
    Anak Kiai Jombang jadi Tersangka Pencabulan, Kabareskrim Harap Kemenag Bekukan Izin Ponpes

    Anak Kiai Jombang jadi Tersangka Pencabulan, Kabareskrim Harap Kemenag Bekukan Izin Ponpes

    Nasional
    Pedagang Pasar Ragu Harga Minyakita Besutan Mendag Dijual Rp 14.000 per Liter

    Pedagang Pasar Ragu Harga Minyakita Besutan Mendag Dijual Rp 14.000 per Liter

    Nasional
    Jokowi: Ada yang Mau Harga Pangan Naik? Maju ke Depan, Saya Beri Sepeda

    Jokowi: Ada yang Mau Harga Pangan Naik? Maju ke Depan, Saya Beri Sepeda

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Penangkapan Anak Kiai Jombang yang Jadi Tersangka Pencabulan Pertimbangan Aspek Kamtibmas

    Kabareskrim Sebut Penangkapan Anak Kiai Jombang yang Jadi Tersangka Pencabulan Pertimbangan Aspek Kamtibmas

    Nasional
    DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

    DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

    Nasional
    Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

    Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

    Nasional
    Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

    Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

    Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

    Nasional
    Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

    Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

    Nasional
    Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

    Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

    Nasional
    42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

    42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

    Nasional
    Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

    Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.