Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terdakwa Bioremediasi Chevron Menolak Diperiksa

Kompas.com - 22/04/2013, 13:45 WIB
Amir Sodikin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Terdakwa kasus dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia, Herlan bin Ompo, untuk kedua kalinya menolak diperiksa sebagai terdakwa. Hal itu dia lakukan sebagai protes kepada majelis halim yang dianggapnya tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan.

Herlan adalah Direktur PT Sumigita Jaya, perusahaan yang menjalankan pekerjaan teknis bioremediasi Chevron. Aksi protes Herlan didukung para penasehat hukumnya yang diketuai Hotma Sitompoel, tak satupun anggota penasehat hukum hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Para penasehat hukum memilih walk out, seperti yang pernah dilakukan pada Jumat pekan lalu. Ketika itu Herlan sudah menyampaikan protes dan mogok tidak mau diperiksa sehingga hakim menunda pemeriksaan terdakwa hari ini.

Majelis hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih menanyakan apakah penasehat hukum masih walk out dan tak mau menghadiri sidang? Herlan menjawab, sepanjang dirinya tak diberi waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan, dirinya dan para penasehat hukum tak akan mau mengikuti sidang ini.

"Saya menuntut perlakuan yang sama, jaksa diberi waktu sampai 4 bulan sementara saya hanya seminggu," kata Herlan. Ia menyebut majelis hakim tidak adil dan dirinya tetap tidak mau diperiksa.

Namun keberatan terdakwa diabaikan dan sidang tetap digelar. Jaksa dipersilakan majelis hakim untuk maju ke depan untuk menunjukkan barang bukti.

Hingga berita ini dibuat, Herlan tetap menolak menjalani sidang walau hadir di depan majelis hakim. Herlan menolak melihat barang bukti dan tetap tak mau bicara terkait pemeriksaan dirinya.

Sidang dijaga aparat kepolisian dan majelis hakim sempat memerintahkan petugas kepolisian mengusir pengunjung sidang yang berteriak agar Herlan tetap menolak diperiksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com