Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hipmi: Agus Yudhoyono Diundang secara Pribadi

Kompas.com - 19/04/2013, 18:37 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Steering Commitee dan Panitia Indonesian Young Leaders Forum Adrian Singawinata mengatakan, penampilan Agus Yudhoyono di acara yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut adalah undangan pribadi, bukan mewakili institusinya.

"Beliau (Agus Yudhoyono) adalah undangan pribadi kami. Tidak ada sangkut paut dengan anak Presiden," kata Adrian kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Adrian menjelaskan, penampilan Agus Yudhoyono ini hanya sebagai pembicara dari kalangan militer, tetapi dinilai masih muda. Agus dipandang sebagai sosok yang tepat untuk mengisi acara Hipmi yang beranggotakan pengusaha muda. Di sisi lain, Hipmi juga sering melihat Agus berbicara di depan publik atau forum-forum tertentu. Dengan demikian, nilai Agus menjadi semakin meningkat.

"Kami secara pribadi juga kenal beliau sehingga lebih mudah menghadirkannya," jelasnya.

Seperti diberitakan, hadirnya Agus Yudhoyono, putra sulung Presiden SBY, sebagai pembicara dalam acara Hipmi, Kamis (18/4/2013), menimbulkan kontroversi. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, yang juga purnawirawan bintang dua, mengapresiasi penampilan Agus. Perwira berpangkat mayor itu dinilainya terlihat cerdas, muda, dan perkasa.

"Substansi yang dipaparkan juga bagus," kata Hasanuddin.

Namun, Hasanuddin mengaku memiliki beberapa pertanyaan. Pertama, terkait keberadaan Mayor Agus sebagai perseorangan atau undangan resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah perwira dengan pangkat mayor mendapat izin untuk bicara ke publik dari para atasannya. Hasanuddin merujuk aturan di lingkungan TNI. "Jangan-jangan hanya khusus untuk Agus saja izin diberikan. Padahal, di TNI itu banyak yang sampai S-3 juga. Harusnya, mereka juga diberikan kesempatan," kata Hasanuddin.

Kedua, mengenai undangan itu jatuh ke kesatuan atau ke Mabes TNI AD/Mabes TNI secara resmi. Pertanyaannya, apakah layak hal itu diwakilkan ke seorang berpangkat mayor. "Lalu, ke mana jenderal dan para kolonelnya?" kata Hasanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com