PKS Larang Suami Istri "Nyaleg" Bareng

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera melarang kadernya yang berstatus sebagai pasangan suami istri untuk menjadi calon anggota legislatif dalam pemilihan umum 2014. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, larangan itu dikeluarkan untuk menghindari adanya politik dinasti. 

"Betul ada aturan seperti itu, karena kami ingin menghindari politik dinasti," kata Hidayat, saat dihubungi, Jumat (12/4/2013).

Ia menjelaskan, politik dinasti seharusnya tidak terjadi karena menjadi hambatan bagi pengembangan kaderisasi dan mewujudkan pemerintahan yang sehat. "Selain itu, kita ini adalah partai yang berlandaskan kaderisasi. Dengan tidak adanya politik dinasti akan memberikan kesempatan bagi kader lain untuk maju sebagai caleg," katanya.

"Selain itu, jika kedua orangtuanya terpilih sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD secara bersamaan, maka dikhawatirkan perkembangan anak-anaknya menjadi terbengkalai," papar Hidayat.

Ia juga menambahkan, kader PKS yang menjabat sebagai pejabat publik, juga dilarang untuk mencalonkan diri untuk maju sebagai caleg. "Intinya sama, menghindari politik dinasti," ujarnya.

Sementara itu, terkait penyetaraan perempuan dalam pencalegan sesuai aturan dalam Pasal 27 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 7 Tahun 2013, Hidayat mengatakan, saat ini kader perempuan PKS di tingkat pusat telah mencapai 37 persen, sedangkan di tingkat daerah mencapai 36 persen. "Di pusat itu yang daftar secara keseluruhan ada sekitar 480 kader, di mana sebanyak 163 diantaranya kader perempuan," ujarnya.

Dinamika politik menjelang pemilu dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014