Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspada "Tweeps", Menghina Bisa "Diblokir" Presiden

Kompas.com - 11/04/2013, 13:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai hadirnya akun Twitter pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai langkah positif. Namun, katanya, jangan coba-coba mencela karena bisa saja Presiden memblokir akun tersebut.

"Nanti kami akan lihat apakah Pak SBY akan baik-baik menerima itu (respons keras masyarakat) atau ditutup sama sekali sama dia. Diblok, kan bisa," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013).

Sutan mengungkapkan, pilihan Presiden untuk membuka akun pribadi di Twitter dengan tujuan agar lebih bisa merakyat. "Kita lihat nanti bagaimana kalau Presiden sudah demikian, akan menjadi semacam bukan lagi eksklusif, tapi egaliter," kata dia.

Ia juga berpesan agar para pengguna Twitter lebih menjaga etika dalam berkomunikasi dengan Presiden di dunia maya. "Kita menjaga jangan muncul hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ketua Komisi VII DPR ini. 

Akun pribadi Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal memiliki akun Twitter sendiri. Akun itu akan dibuat dalam waktu dekat agar segera bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, dibanding media sosial yang ada, Twitter dianggap paling memberikan pengaruh luas kepada masyarakat. Sebenarnya, Istana Presiden sudah memiliki akun resmi, yakni @istanarakyat. Hanya saja, kata Julian, Presiden merasa perlu memiliki akun pribadi.

"Namanya akan kita ketahui pada saat beliau menyampaikan secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Julian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Siapa yang akan mengelola akun? Julian menjelaskan, akun itu sehari-hari akan dikelola oleh tim. Namun, Presiden bisa nge-tweet sendiri jika ada informasi penting yang ingin disampaikan kepada publik.

"Tentu dengan tanda atau simbol tertentu yang menegaskan itu dikirimkan langsung oleh Presiden. Tapi, keseharian akun tersebut akan dikelola oleh tim," ujar Julian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Nasional
    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    Nasional
    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com