Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/04/2013, 13:01 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai hadirnya akun Twitter pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai langkah positif. Namun, katanya, jangan coba-coba mencela karena bisa saja Presiden memblokir akun tersebut.

"Nanti kami akan lihat apakah Pak SBY akan baik-baik menerima itu (respons keras masyarakat) atau ditutup sama sekali sama dia. Diblok, kan bisa," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013).

Sutan mengungkapkan, pilihan Presiden untuk membuka akun pribadi di Twitter dengan tujuan agar lebih bisa merakyat. "Kita lihat nanti bagaimana kalau Presiden sudah demikian, akan menjadi semacam bukan lagi eksklusif, tapi egaliter," kata dia.

Ia juga berpesan agar para pengguna Twitter lebih menjaga etika dalam berkomunikasi dengan Presiden di dunia maya. "Kita menjaga jangan muncul hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ketua Komisi VII DPR ini. 

Akun pribadi Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal memiliki akun Twitter sendiri. Akun itu akan dibuat dalam waktu dekat agar segera bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, dibanding media sosial yang ada, Twitter dianggap paling memberikan pengaruh luas kepada masyarakat. Sebenarnya, Istana Presiden sudah memiliki akun resmi, yakni @istanarakyat. Hanya saja, kata Julian, Presiden merasa perlu memiliki akun pribadi.

"Namanya akan kita ketahui pada saat beliau menyampaikan secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Julian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Siapa yang akan mengelola akun? Julian menjelaskan, akun itu sehari-hari akan dikelola oleh tim. Namun, Presiden bisa nge-tweet sendiri jika ada informasi penting yang ingin disampaikan kepada publik.

"Tentu dengan tanda atau simbol tertentu yang menegaskan itu dikirimkan langsung oleh Presiden. Tapi, keseharian akun tersebut akan dikelola oleh tim," ujar Julian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

Nasional
Redaksi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Redaksi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Nasional
Pakar Nilai Berubahnya Redaksi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Pakar Nilai Berubahnya Redaksi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Nasional
ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

Nasional
Kompolnas Sebut Pensiunan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI sampai Tewas Tak Terbukti Lalai

Kompolnas Sebut Pensiunan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI sampai Tewas Tak Terbukti Lalai

Nasional
Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Nasional
Menpan-RB Minta Pemda Pakai Zoom Bahas Birokrasi Tanpa Kirim Utusan ke Jakarta

Menpan-RB Minta Pemda Pakai Zoom Bahas Birokrasi Tanpa Kirim Utusan ke Jakarta

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Nasional
Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasional
Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Nasional
Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Nasional
IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah 'Double Victim', Meninggal dan Dilabel Tersangka

IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah "Double Victim", Meninggal dan Dilabel Tersangka

Nasional
Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Nasional
Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Nasional
Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.