Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspada "Tweeps", Menghina Bisa "Diblokir" Presiden

Kompas.com - 11/04/2013, 13:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai hadirnya akun Twitter pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai langkah positif. Namun, katanya, jangan coba-coba mencela karena bisa saja Presiden memblokir akun tersebut.

"Nanti kami akan lihat apakah Pak SBY akan baik-baik menerima itu (respons keras masyarakat) atau ditutup sama sekali sama dia. Diblok, kan bisa," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013).

Sutan mengungkapkan, pilihan Presiden untuk membuka akun pribadi di Twitter dengan tujuan agar lebih bisa merakyat. "Kita lihat nanti bagaimana kalau Presiden sudah demikian, akan menjadi semacam bukan lagi eksklusif, tapi egaliter," kata dia.

Ia juga berpesan agar para pengguna Twitter lebih menjaga etika dalam berkomunikasi dengan Presiden di dunia maya. "Kita menjaga jangan muncul hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ketua Komisi VII DPR ini. 

Akun pribadi Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal memiliki akun Twitter sendiri. Akun itu akan dibuat dalam waktu dekat agar segera bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, dibanding media sosial yang ada, Twitter dianggap paling memberikan pengaruh luas kepada masyarakat. Sebenarnya, Istana Presiden sudah memiliki akun resmi, yakni @istanarakyat. Hanya saja, kata Julian, Presiden merasa perlu memiliki akun pribadi.

"Namanya akan kita ketahui pada saat beliau menyampaikan secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Julian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Siapa yang akan mengelola akun? Julian menjelaskan, akun itu sehari-hari akan dikelola oleh tim. Namun, Presiden bisa nge-tweet sendiri jika ada informasi penting yang ingin disampaikan kepada publik.

"Tentu dengan tanda atau simbol tertentu yang menegaskan itu dikirimkan langsung oleh Presiden. Tapi, keseharian akun tersebut akan dikelola oleh tim," ujar Julian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Nasional
    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Nasional
    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Nasional
    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    Nasional
    Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Nasional
    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Nasional
    Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Nasional
    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Nasional
    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Nasional
    Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Nasional
    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Nasional
    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com