Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Akan Bawa Gerbong NU ke Demokrat

Kompas.com - 07/04/2013, 14:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Yenny Wahid resmi bergabung ke Partai Demokrat. Bergabungnya Yenny ke partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu diperkirakan akan membawa sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU).

"Beberapa tokoh muda NU juga ikut dibawa Bu Yenny untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat. Jumlahnya ada puluhan," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, saat dihubungi wartawan, Minggu (7/4/2013).

Mubarok mengatakan bahwa Yenny juga sempat ditawari untuk menjadi caleg Partai Demokrat. Namun, Yenny masih belum menyatakan kesanggupannya. Pasalnya, nama Yenny juga masuk dalam bursa calon wakil ketua umum Partai Demokrat.

Sebelumnya, kabar bergabungnya Yenny Wahid ke Partai Demokrat mulai tercium dari pernyataan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief mengaku, komunikasi Yenny dengan Partai Demokrat semakin intensif. Tetapi, Syarief belum mau mengungkap bergabungnya Yenny ke Partai Demokrat.

Mubarok memastikan bahwa Yenny Wahid memang sudah bergabung. Ajakan untuk bergabung bahkan langsung dilayangkan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kepada Yenny.

"Yenny bahkan sempat datang ke Bali, satu pesawat sama saya. Tapi di KLB, dia hanya tengok-tengok saja," kata Mubarok.

Menurut Mubarok, Yenny menjadi kandidat kuat wakil ketua umum Partai Demokrat lantaran kini partai itu membutuhkan satu orang wakil ketua umum yang mewakili kaum perempuan.

Yenny Wahid merupakan putri kedua Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Yenny berkecimpung di dunia politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa.

Ia sempat menjadi Sekretaris Jenderal di partai bernapaskan Islam itu. Namun, Yenny kemudian keluar dari PKB dan mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Dia juga yang menjadi Ketua Umum PKBIB, salah satu partai yang tak lolos verifikasi KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com