Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK Akil Mochtar Jangan Hanya Menonjol ke Luar

Kompas.com - 03/04/2013, 19:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar diharapkan jangan hanya menonjol ke luar. Sebagai Ketua MK, Akil harus bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik dari dua Ketua MK sebelumnya, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.

"Jangan hanya menonjol ke luar namun tidak memperhatikan internal MK," kata hakim konstitusi Maria Farida Indarti dalam proses pemilihan Ketua MK di Gedung MK, Rabu (3/4/2013). Akil terpilih melalui mekanisme pemungutan suara (voting) tiga putaran.

Akil mendapat tujuh suara dan pesaingnya, Harjono, hanya mendapat dua suara. Ia akan menjabat Ketua MK hingga dua tahun enam bulan ke depan, menggantikan Mahfud. Proses voting dilakukan setelah tidak terjadi aklamasi dalam musyawarah mufakat tertutup sembilan hakim konstitusi.

Dalam pemaparan visi dan misi, seluruh hakim konstitusi mengaku akan mendukung siapapun Ketua MK terpilih. Mereka berharap agar Ketua MK baru bisa menjaga citra MK yang sudah baik di mata publik.

Hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan, tantangan Akil ke depan adalah membangun budaya berkonstitusi di masyarakat. Selama ini, kata dia, MK sudah berusaha melakukannya melalui perguruan tinggi, parpol, ormas, dan elemen lain.

Hakim konstitusi Achmad Sodiki mengaku khawatir atas pujian masyarakat selama ini kepada MK yang dapat membuat MK keluar jalur. "Jangan hal itu menimbulkan kecongkakan kewenangan karena keputusan MK final. Siapapun yang menjadi ketua, saya harapkan tetaplah rendah hati dan berhati mulai. Tetap konsisten jaga harga diri dan nama baik MK," kata dia.

Akil mengaku bersyukur terpilih sebagai Ketua MK. Ia akan berusaha membawa MK lebih baik ke depan, khususnya memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap MK. Akil berharap jangan ada persoalan di internal yang dapat mencederai lembaga MK.

"MK harus tunjukkan dengan kinerja yang baik, memberi hak masyarakat yang dijamin di dalam UU. Independensi hakim konstitusi harus terus dijaga," kata Akil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com