KPU Diminta Konsisten Jalankan Aturan 30 Persen Caleg Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsisten menjalankan peraturan kuota 30 persen calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu Legislatif 2014. Partai politik peserta Pemilu 2014 juga diminta menjalankan peraturan yang telah dibuat KPU.

"Apapun yang dibuat, KPU harus konsisten dan dijalankan. Jangan dibuat tapi yang melanggar dibiarkan. Apapun aturan main dari KPU dijalankan. Kami melihat KPU sebagai wasit," kata Pramono, yang juga Wakil Ketua DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Menurutnya, aturan yang dibuat KPU sudah tepat dan mewakili harapan publik terhadap keterwakilan perempuan. Dia pun berharap hasilnya dapat memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. "KPU membuat aturan ini sudah rinci dan tepat. Memberi kesempatan perempuan lebih banyak sebagai angggota DPR," kata Pramono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengaku kesulitan merekrut caleg perempuan. Menurutnya hal itu juga dapat dialami semua partai peserta Pemilu 2014. "Perempuan sangat sedikit yang mau jadi politisi, akhirnya kita menipu diri sendiri. Kami mengajukan perempuan supaya memenuhi saja," katanya.

Seperti diketahui, seluruh partai politik saat ini tengah menyiapkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS). DCS akan diberikan kepada KPU pada 9 April 2013. Salah satu syaratnya, dalam UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD, disebutkan parpol harus memenuhi 30 persen caleg perempuan. Jika tidak memenuhi keterwakilan perempuan setelah masa perbaikan DCS, parpol dapat dikenakan sanksi yakni tidak bisa ikut serta dalam pemilu di suatu dapil.