Yudhoyono Jalankan Politik Akomodatif

Kompas.com - 30/03/2013, 11:27 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

SANUR, KOMPAS.com -- Dinamika pra-teknis kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat lebih penting daripada KLB itu sendiri. Sebab, Demokrat ingin fokus mempersiapkan kader-kadernya untuk bisa bersatu menyusun kekuatan yang sama.

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengungkapkan hal itu di sela persiapan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). Pra-teknis yang dimaksudkan adalah menyangkut adanya pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini dengan para ketua DPD Partai Demokrat di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali.

"Tampaknya, pematangan-pematangan itu yang dilakukan. Kalaupun toh ada perubahan-perubahan AD/ART itulah yang dimatangkan dalam pra-kogres itu. Ini artinya politik akomodatif sedang berjalan," kata Pasek mencermati pertemuan Yudhoyono dengan para ketia DPD.

Pasek menjelaskan, pembenahan partai kini akan dimulai dari sistem yang terkait aspek legalitasnya. Sistemnya dibenahi dahulu untuk menata posisi partai, sehingga otoritas tertingginya adalah ketua umum. Selama ini, Partai Demokrat secara faktual menempatkan posisi ketua umum sebagai sub-otoritas tertinggi. Sementara, dalam Undang-Undang Pemilu, posisi ketua umum adalah sungguh menjadi leader organisasi.

Karena logika itulah, kata Pasek, Yudhoyono akan diusung sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam KLB ini. "Dalam kaitan posisinya sebagai pemimpin bangsa dan pemerintahan, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla saja diperbolehkan menjadi ketua umum partai sekaligus pejabat tinggi negara," kata Pasek.

Menurut Pasek, Demokrat menyadari beban dinamika begitu tinggi untuk pemerintahan saat ini, maka wakil ketua umum sebaiknya ditambah. Inilah perlunya diversifikasi pembagian wilayah dan pembagian fungsi, sehingga partai akan berjalan baik karena merekalah yang akan menjalankan fungsi taktis partai ini.

"Jadi, ketua umum berperan sebagai fungsi strategis, kebijakan-kebijakan makro diambil. Lalu, teknisnya diterjemahkan oleh wakil-wakil ketua. Kemudian, secara teknis dijalankan oleh DPD dan DPC, sehingga dalam waktu singkat dapat melakukan konsolidasi," jelas Pasek.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

    Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

    Nasional
    Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

    Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

    Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

    Nasional
    Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

    Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

    Nasional
    Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

    Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

    Nasional
    Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

    Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

    Nasional
    Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

    Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

    Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

    Nasional
    Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

    Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

    Nasional
    Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

    Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

    Nasional
    Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

    Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

    Nasional
    Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

    Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

    Nasional
    Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

    Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

    Nasional
    Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

    Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

    Nasional
    Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

    Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X