Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudhoyono Jalankan Politik Akomodatif

Kompas.com - 30/03/2013, 11:27 WIB
Stefanus Osa Triyatna

Penulis

SANUR, KOMPAS.com -- Dinamika pra-teknis kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat lebih penting daripada KLB itu sendiri. Sebab, Demokrat ingin fokus mempersiapkan kader-kadernya untuk bisa bersatu menyusun kekuatan yang sama.

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengungkapkan hal itu di sela persiapan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). Pra-teknis yang dimaksudkan adalah menyangkut adanya pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini dengan para ketua DPD Partai Demokrat di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali.

"Tampaknya, pematangan-pematangan itu yang dilakukan. Kalaupun toh ada perubahan-perubahan AD/ART itulah yang dimatangkan dalam pra-kogres itu. Ini artinya politik akomodatif sedang berjalan," kata Pasek mencermati pertemuan Yudhoyono dengan para ketia DPD.

Pasek menjelaskan, pembenahan partai kini akan dimulai dari sistem yang terkait aspek legalitasnya. Sistemnya dibenahi dahulu untuk menata posisi partai, sehingga otoritas tertingginya adalah ketua umum. Selama ini, Partai Demokrat secara faktual menempatkan posisi ketua umum sebagai sub-otoritas tertinggi. Sementara, dalam Undang-Undang Pemilu, posisi ketua umum adalah sungguh menjadi leader organisasi.

Karena logika itulah, kata Pasek, Yudhoyono akan diusung sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam KLB ini. "Dalam kaitan posisinya sebagai pemimpin bangsa dan pemerintahan, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla saja diperbolehkan menjadi ketua umum partai sekaligus pejabat tinggi negara," kata Pasek.

Menurut Pasek, Demokrat menyadari beban dinamika begitu tinggi untuk pemerintahan saat ini, maka wakil ketua umum sebaiknya ditambah. Inilah perlunya diversifikasi pembagian wilayah dan pembagian fungsi, sehingga partai akan berjalan baik karena merekalah yang akan menjalankan fungsi taktis partai ini.

"Jadi, ketua umum berperan sebagai fungsi strategis, kebijakan-kebijakan makro diambil. Lalu, teknisnya diterjemahkan oleh wakil-wakil ketua. Kemudian, secara teknis dijalankan oleh DPD dan DPC, sehingga dalam waktu singkat dapat melakukan konsolidasi," jelas Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com