Akbar: Tak Perlu SBY Jadi Ketum Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tetap fokus mengurus negara. Urusan Ketua Umum Partai Demokrat, disarankan diserahkan pada loyalis partai.

"Pilih saja orang yang memiliki loyalitas tinggi dan dianggap mampu menangani persoalan partai," kata politisi senior, Akbar Tandjung, usai menghadiri kegiatan hari lahir Baitul Muslimin Indonesia, di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (29/3/2013). Dia mengaku khawatir dengan wacana pencalonan SBY untuk mengisi kursi Ketua Umum Partai Demokrat, akan membuat tugas kenegaraan Presiden tak optimal.

"Jangan sampai karena mengurusi partai nanti malah dua-duanya tidak berjalan dengan baik," kata Akbar. Karenanya, dia meminta SBY lebih baik fokus pada tugas kenegaraannya saat ini.

Partai Demokrat akan menggelar KLB pada 30-31 Maret 2013 di Bali. SBY adalah Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dengan alasan terjadi penurunan elektabilitas partai, Majelis Tinggi mengambil alih fungsi DPP pada Februari lalu.

Beberapa waktu setelah pengambilalihan itu, KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Anas lalu menyatakan berhenti dari Ketua Umum Partai Demokrat. Majelis Tinggi menunjuk empat pimpinan DPP untuk menjalankan tugas ketua umum.

Padahal, bulan depan, sebagaimana partai lain, Demokrat harus menyerahkan daftar calon sementara (DCS) untuk pemilu legislatif, kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam peraturan-perundangan diatur DCS harus ditandatangani ketua umum dan sekjen partai.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat