Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika SBY Ajukan Calon, Fraksi Demokrat Tetap Dukung

Kompas.com - 28/03/2013, 13:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusungan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat masih menunggu keputusan dari pendiri partai pemenang Pemilu 2009 itu. Jika SBY tak bersedia, siapa pun calon yang diusung SBY diperkirakan tetap akan mendapat dukungan.

"Tentu kami mendukung siapa pun yang diusung Pak SBY untuk Partai Demokrat sebagai Ketua Majelis Tinggi," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Kamis (28/3/2013). Nurhayati juga menilai bagi para kandidat yang sudah menyatakan diri maju sebagai calon ketua umum agar kembali mengurungkan niatnya itu.

Nurhayati meminta agar seluruh kader Demokrat bisa mengerti bahwa saat ini adalah momentum Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka penyelamatan Partai Demokrat. "Kami putuskan taat dan ikut bahwa Pak SBY akan maju. Kader Demokrat akan ada di belakang Pak SBY," kata dia.

Nurhayati berpendapat nama-nama yang mencuat bakal maju mencalonkan diri atau dicalonkan muncul sebelum ada pemikiran kemungkinan SBY yang akan menjadi ketua umum partai. "Wacana adanya calon-calon itu mungkin ada sebelum adanya wacana Pak SBY jadi ketum. Jadi kalaupun Pak SBY tidak jadi maju, kami tetap mendukung langkah-langkah yang diambil untuk penyelamatan Partai Demokrat," kata dia.

Partai Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 30-31 Maret 2013. KLB itu dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum.

Saat ini, sejumlah nama kader internal mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketum, yakni Saan Mustopa, Tri Dianto, Marzuki Alie, Hadi Utomo, hingga Syarief Hasan. Namun, setelah pertemuan di Cikeas pada pekan lalu, dukungan justru menguat ke arah keluarga Cikeas, terutama SBY dan dua anggota keluarganya, Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com