Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum Tak Jamin Kisruh Demokrat Rampung

Kompas.com - 27/03/2013, 20:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal Partai Demokrat diyakini akan kembali kisruh meskipun Ketua Umum partai ini nantinya dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap diam para kader, terutama pendukung mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum belakangan ini dinilai hanya untuk kepentingan pemilu legislatif 2014 .

"Di internal Demokrat untuk sementara tiarap, bersatu di bawah SBY sampai nama-nama mereka masuk dalam DCS (daftar calon sementara, di pemilu legislatif)," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu (27/3/2013). Dia mengatakan mereka yang selama ini loyal kepada Anas akan kembali membuat gaduh jika tidak masuk dalam DCS.

Kegaduhan tersebut, lanjut Ikrar, dia yakini akan tetap terjadi meskipun SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "(Justru) apalagi kalau SBY jadi ketua umum. Bukan hanya perlawanan, tapi balas dendam oleh kelompok Anas. Jadi, tidak mustahil mereka akan ngomong, akan bernyayi ria," kata dia.

Ikrar menilai lebih banyak kerugian bagi Partai Demokrat maupun SBY jika SBY menjadi ketum partai ini. Rakyat akan menilai SBY lebih mementingkan Demokrat ketimbang mengurus negara sebagai Presiden. Apalagi SBY berkali-kali meminta para menteri fokus kepada tugas negara hingga akhir jabatan di 2014 .

Selain itu, tambah Ikrar, Partai Demokrat tidak akan dewasa dan modern jika terus mengandalkan SBY. Dia berpendapat SBY tak laku lagi dijual dalam Pemilu 2014 lantaran rentetan masalah negara.

Ikrar menilai tak tepat alasan yang selalu dipakai para elite Demokrat untuk menjawab rangkap jabatan jika SBY menjadi ketum. Para elite merujuk Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga memimpin partai ketika menjadi presiden.

"Apakah mereka mau menyamakan SBY dengan Megawati dan Gusdur? Kalau mereka lihat gaya kepemimpinan Mega dan Gusdur salah, apakah mereka lalu membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan memilih SBY menjadi ketum? Kalau Demokrat ingin jadi partai modern, mereka harus membiarkan gerakan, dinamika partai berjalan normal. Bukan digerakan oleh seorang pemimpin," pungkas Ikrar.

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com