Kompas.com - 20/03/2013, 20:38 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan tidak ada logika untuk menurunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden akan tetap menjalankan tugasnya hingga Oktober 2014 mendatang.

"Tidak ada logika untuk menurunkan Presiden. Demonstrasi boleh, tapi kalau memberhentikan Presiden SBY, tidak boleh lah. Itu salah," kata Jero saat ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Ia menganggap rencana menggulingkan Presiden adalah rencana tidak etis.Tidak ada alasan konstitusional menghentikan Presiden SBY sebelum masa jabatannya berakhir.

Seperti diberitakan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano menyebut akan ada unjuk rasa pada 25 Maret yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.

"Tanggal 25 Maret memang ada yang berencana unjuk rasa yang tuntutannya adalah menurunkan Presiden. Silakan berjalan sepanjang mampu untuk mengendalikan massa dengan baik, tidak anarkis, dan tidak berbuat di luar kepatutan," kata Marciano di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/3/2013).

Ketika ditanya bagaimana perkiraan BIN terkait aksi 25 Maret, Marciano menjawab, "Analisis kami unjuk rasa tetap berjalan, tapi Insya Allah semua terkendali."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

    Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

    Nasional
    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    Nasional
    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Nasional
    Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

    Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

    Nasional
    FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

    FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

    Nasional
    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Nasional
    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    Nasional
    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Nasional
    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Nasional
    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    Nasional
    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI sebagai Negara Besar Disorot

    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI sebagai Negara Besar Disorot

    Nasional
    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    Nasional
    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Nasional
    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    Nasional
    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.