Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas Ditunjuk Jadi Ketua Pengarah KLB Demokrat

Kompas.com - 20/03/2013, 10:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee (SC) atau Ketua Pengarah dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. KLB untuk pemilihan ketua umum baru rencananya akan digelar pada 30-31 Maret di Bali.

"Hasil rapat tadi malam, Ketua Organizing Committee (Pelaksana) yakni Max Sopacua dan Sekretarisnya Toto Riyanto, serta Ketua Steering Committe Ibas," ujar Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Max Sopacua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Max mengungkapkan, pada rapat tadi malam disepakati bahwa KLB akan berlangsung sederhana. Agendanya yakni pemilihan ketua umum dan menyinergikan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). "Di dalam kesempatan itu, kami perbaiki beberapa item. Kemarin itu terlalu cepat terburu-buru," katanya. 

Namun, hingga saat ini mekanisme pendaftaran calon ketua umum belum ditentukan. "Besok, kami rapat pengurus lengkap. Pendaftaran besok yang akan kami tentukan," ujarnya. 

Anggota Komisi I DPR ini berharap pemilihan ketua umum akan berlangsung secara demokratis. "Boleh rangkap jabatan, tidak mau jadi capres, pernah jadi pengurus," tutur Max.

Bursa calon ketua umum Partai Demokrat semakin memanas menjelang penyelenggaraan KLB yang akan dilakukan di Bali pada 30-31 Maret 2013. Sejumlah nama digadang-gadang menjadi calon ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum. Dari kalangan internal muncul nama seperti Marzuki Alie, Saan Mustopa, Hadi Utomo, Ani Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Sementara itu, dari kalangan eksternal muncul nama seperti Pramono Edhie, Gita Wirjawan, dan Djoko Suyanto.

KLB akan diikuti oleh semua pemegang hak suara. Di dalam AD/ART Partai Demokrat, pemilik hak suara yakni Dewan Pembina (5 suara), Dewan Pimpinan Pusat (3 suara), Dewan Pimpinan Daerah (2 suara), Dewan Pimpinan Cabang (1 suara), Dewan Perwakilan Luar Negeri (1 hak suara), dan hak suara organisasi sayap partai yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com