Kompas.com - 19/03/2013, 13:49 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menggeledah ruangan politikus Partai Golkar, Setya Novanto dan Kahar Muzakir, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Gubernur Riau Rusli Zainal dan sebuah perusahaan di Kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013). Penggeledahan dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau yang menjerat Rusli.

“Memang benar ada penggeledahan terkait kasus PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa. Menurut Johan, rumah Rusli yang digeledah penyidik KPK beralamat di Pulau Panjang, Kembangan, Jakarta Barat. Sedangkan perusahaan yang digeladah adalah PT Findo Muda di Kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Belum diketahui siapa pemilik perusahaan tersebut. Menurut Johan, perusahaan ini berkaitan dengan saksi kasus PON Riau yang sudah diperiksa KPK.

Lebih jauh Johan mengungkapkan, penggeledahan ini dilakukan penyidik KPK untuk mencari alat bukti tambahan. KPK mengirim sejumlah tim penyidik ke beberapa tempat sejak pukul 10.30 WIB. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka atas tiga dugaan perbuatan korupsi.

Pertama, dugaan penerimaan hadiah terkait Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kedua, dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan perda yang sama. Ketiga, dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006. Sebelumnya, KPK menggeledah Rumah Dinas Rusli atau Pendopo yang beralamat di Jalan Diponegoro, Riau.

Pertemuan di Ruangan Setya

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Setya dan Kahar sebagai saksi.  Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dirinya menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar. Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS.

Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Setya Akui Pertemuan

Beberapa waktu yang lalu, Setya membenarkan adanya pertemuan di ruangannya di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR. Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, namun acara di DPP Partai Golkar.

Setya juga membantah dirinya pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau. Setya juga membantah pernah menyuruh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Kahar. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia melalui pengacara Partai Golkar Rudi Alfonso,  membantah bantu mengupayakan penambahan anggaran PON Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

    Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

    Nasional
    Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

    Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

    Nasional
    Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

    Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

    Nasional
    Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

    Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

    Nasional
    Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

    Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

    Nasional
    Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

    Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

    Nasional
    Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

    Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

    Nasional
    Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

    Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

    Nasional
    Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

    Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

    Nasional
    Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

    Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

    Nasional
    Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

    Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

    Nasional
    Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

    Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

    Nasional
    UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

    UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

    Nasional
    Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

    Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

    Nasional
    Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

    Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.