Gagasan Ekonomi Parpol

Spirit sosialisme

Pertama, kelompok yang meyakini bahwa spirit ekonomi Indonesia itu adalah sosialisme, seperti yang tersirat dalam pasal-pasal ekonomi konstitusi. Implikasinya, diperlukan peran negara yang kuat untuk memanggul mandat konstitusi, seperti menciptakan kesejahteraan umum, pembukaan lapangan kerja yang layak, dan menyantuni golongan ekonomi lemah.

Kedua, kaum developmentalisme yang berorientasi kepada pencapaian target-target ekonomi yang pragmatis, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan modernisasi ekonomi; tanpa terlalu dibebani dengan ideologi yang ketat. Ketiga, golongan yang hendak menyatukan ekonomi nasional dengan langgam ekonomi internasional agar tujuan ekspansi ekonomi terwujud. Aliran modal, barang/jasa, manusia, dan yang lain harus dibuka sehingga kegiatan ekonomi menjadi tidak punya bendera.

Meskipun agak samar dan masih cenderung sloganistik, sebetulnya sebagian (kecil) parpol sudah menyampaikan platform ekonominya, khususnya terkait isu kemandirian/kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan, juga ada parpol yang memproklamasikan diri sebagai green party.

Namun, belum ada satu pun parpol yang hingga kini membuat naskah ekonomi secara utuh dan disampaikan kepada publik. Sebagian besar parpol malah terkesan tidak memiliki gagasan ekonomi sama sekali sehingga yang diketahui warga sebatas persaingan perebutan ketua umum, penentuan calon anggota legislatif, dan kemeriahan kampanye pilkada.

Oleh karena itu, sangat mendesak bagi parpol untuk segera membuat dan menyampaikan gagasan ekonominya sebagai instrumen transaksi kepada pemilih. Secara lebih substantif, platform ekonomi seharusnya menjadi salah satu tiang penyangga koalisi sehingga ketika parpol berkuasa tidak terjadi friksi formulasi kebijakan ekonomi seperti sekarang.

Isu strategis

Sebagai langkah awal, beberapa isu strategis ekonomi yang perlu dieksplorasi dan menjadi pembeda ”jenis kelamin” antarparpol adalah: (i) distribusi aset produktif (modal dan lahan/reforma agraria); (ii) kebijakan pajak dan pengelolaan APBN; (iii) kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam; (iv) pembagian peran antarpelaku ekonomi, khususnya BUMN dan koperasi; dan (v) liberalisasi ekonomi (di sektor perdagangan, investasi, keuangan, dan lain-lain). Terhadap isu-isu strategis itu, tiap parpol wajib menunjukkan jati dirinya secara tegas dan jelas sehingga setiap warga mempunyai pemahaman sama ketika membacanya.

Dengan jalan ini, parpol memiliki instrumen untuk menemui konstituen, warga punya pilihan untuk menentukan preferensi politiknya, dan parlemen memiliki instrumen untuk mengawasi (koalisi) parpol yang merebut kekuasaan (eksekutif). Mekanisme ini memungkinkan kehidupan politik menjadi sehat karena setiap dusta bisa dilihat dengan terang-benderang.

Ahmad Erani Yustika Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef