Fadli Zon: Gulingkan Pemerintahan? Lucu...

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Menurut Fadli, saat ini tidak ada keadaan yang membuat posisi pemerintahan terancam.

"Siapa sih yang mau menggulingkan pemerintah? Jangan-jangan itu isu yang dibangun sendiri. Yang saya tahu semua berjalan normal," kata Fadli di Jakarta, Sabtu (16/3/2013 ).

Fadli mengatakan, baik Partai Gerindra maupun partai lainnya pasti ingin agar pemerintahan selesai di akhir masa jabatan pada 2014. Bahkan, Fadli mengaku pihaknya ingin pemerintahan sukses supaya rakyat menikmati hasil pembangunan.

Dengan munculnya isu adanya upaya penggulingan pemerintah, kata Fadli, malah membuat resah masyarakat. "Isu itu berlebihan. Lucu juga lama-lama," ucapnya.

Ketika ditanya apakah ada pembicaraan antara Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden SBY soal adanya gerakan menggulingkan pemerintahan, Fadli mengaku tidak ada. Saat itu, Fadli ikut mendampingi Prabowo bertemu SBY di Kantor Presiden.

Selain mengundang Prabowo, Presiden juga mengundang tujuh jenderal purnawirawan TNI Angkatan Darat. Mereka adalah Letnan Jenderal (Purn) Luhut Binsar, Jenderal (Purn) Subagyo HS, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Letjen (Purn) Agus Widjojo, Letjen (Purn) Johny Josephus Lumintang, Letjen (Purn) Sumardi, dan Letjen (Purn) TNI Suaidi Marasabessy. Dalam penjelasan seusai pertemuan, mereka mengaku menerima informasi adanya upaya agar pemerintahan SBY-Boediono tidak berjalan hingga di akhir masa jabatan di 2014 . Menurut mereka, tidak pantas jika ada pemikiran inkontitusional untuk menjatuhkan pemerintahan.

"Itu adalah pemikiran segilintir manusia yang menurut saya tidak pantas. Kami mendengar itu, kami merespon dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar. Tidak ada alasan satu pun yang kuat untuk itu bisa dilaksanakan," kata Luhut.

Selain itu, Presiden juga mengundang Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang terdiri dari 13 organisasi kemasyarakatan Islam. Di hadapan Presiden SBY, mereka mengaku akan berada di belakang Presiden hingga 2014.