Kompas.com - 14/03/2013, 16:50 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey mengaku kenal dengan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Haris Andi Surahman. Hal ini diungkapkan Olly seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi bagi Haris, Kamis (14/3/2013).

Menurut Olly, dia mengenal Haris setelah yang bersangkutan menemui pimpinan Banggar DPR beberapa waktu lalu. Haris menemui pimpinan Banggar DPR untuk melaporkan anggota DPR Wa Ode Nurhayati yang menerima hadiah Rp 6 miliar terkait pengalokasian DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. “Ya dia (Haris) datang ke pimpinan Banggar, ya jadi kenal lah kita,” ucap Olly. Kini, Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Saat ditanya lebih jauh mengenai latar belakang Haris, Olly mengaku tidak tahu. Politikus PDI-Perjuangan ini menepis dugaan adanya kedekatan Haris dengan unsur pimpinan Banggar sehingga pria itu dapat dengan mudah diterima masuk ke ruangan pimpinan Banggar. “Semua orang bisa masuk ke ruangan pimpinan Banggar DPR, bebas-bebas saja, enggak cuma Haris,” ujarnya.

Mengenai isi pertemuan Haris dengan pimpinan Banggar ini, Olly mengatakan kalau saat itu Haris hanya melaporkan. Adapun Haris merupakan tersangka ketiga kasus DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara DPID anggota DPR Wa Ode Nurhayati dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara.

KPK menduga Haris bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten. Kasus Wa Ode ini berawal dari laporan Haris ke pimpinan Banggar. Saat menjadi saksi Wa Ode beberapa waktu lalu, Haris mengaku melaporkan Wa Ode ke pimpinan Banggar atas desakan Fahd.

Fahd mendesak Haris meminta Wa Ode mengembalikan uang Rp 6 miliar setelah Wa Ode gagal mengupayakan tiga kabupaten pesanan Fahd sebagai penerima alokasi dana DPID. Dalam laporannya kepada Banggar, Haris mengaku diterima oleh empat unsur pimpinan Banggar, yakni Olly, Mirwan Amir, Melchias Markus Mekeng, dan Tamsil Linrung. KPK juga sudah memeriksa Mirwan dan Mekeng sebagai saksi bagi Haris.

Selengkapnya, ikuti berita-berita di topik:
1. Vonis Wa Ode
2. Wa Ode dan Kasus DPID

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

 

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

    Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

    Nasional
    Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

    Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

    Nasional
    Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

    Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

    Nasional
    Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

    Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

    Nasional
    Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

    Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

    Nasional
    Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

    Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

    Nasional
    Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

    Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

    Nasional
    Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Nasional
    Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

    Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

    Nasional
    Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

    Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

    Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

    Nasional
    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Nasional
    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Nasional
    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

    Nasional
    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X