Kompas.com - 13/03/2013, 16:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga masih ada aset lain dari tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang belum disita. KPK masih menelusuri aset lain Djoko yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami bergerak terus. Ada informasi (aset) lain yang harus kami tindak lanjuti. Kalau dikaitkan dengan pencucian uang, kami cari sebanyak mungkin," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, di Jakarta, Rabu (13/3/2013), ketika ditanya apakah ada aset lainnya dari Djoko yang diduga hasil korupsi.

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah aset Djoko pasca-pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM ketika masih menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Terakhir, KPK menyita tiga stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. KPK juga sudah menyita 11 rumah milik Djoko yang tersebar di Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Depok, dan Bogor.

Adnan mengatakan, khusus untuk SPBU, pihaknya memperbolehkan tetap beroperasi untuk kehidupan karyawan. Menurut dia, yang terpenting kepemilikan aset tersebut tidak bisa dialihkan ke orang lain.

Ketika dimintai tanggapan pendapat tim pengacara Djoko bahwa KPK tidak bisa menyita harta yang sudah dimiliki sebelum perkara simulator SIM terjadi, Adnan mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar KPK dalam penyitaan itu. Nantinya, Djoko akan diminta membuktikan keabsahan hartanya itu. Jika tidak bisa maka bisa dirampas untuk negara.

"Dengan kasus DS ini, kami cukup punya waktu untuk menjerat TPPU. KPK akan bidik semua tersangka dengan TPPU," kata mantan Komisioner Kompolnas itu.

Apakah ada kasus dugaan korupsi lainnya selain simulator SIM yang dilakukan Djoko? "Sementara ini terkait simulator," jawabnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, berdasarkan informasi dari KPK, nilai aset yang diperoleh sejak tahun 2012 mencapai Rp 15 miliar. Sementara nilai aset yang diduga diperoleh sejak Djoko menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebesar Rp 30 miliar. Nilai aset ini belum termasuk sejumlah lahan di Leuwinanggung, Bogor, dan Cijambe, Subang.

Hotma Sitompul, pengacara Djoko, menyebut kliennya tidak siap untuk melakukan pembuktian terbalik di pengadilan. "Kami tidak siap untuk membuktikan. Dia tidak boleh mengusut di luar tahun 2011-2012," kata Hotma beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

    Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

    Nasional
    Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

    Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

    Nasional
    Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

    Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

    Nasional
    Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

    Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

    Nasional
    Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

    Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

    [POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

    Nasional
    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.