Kompas.com - 13/03/2013, 11:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Rabu (13/3/2013). Wa Ode akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Haris Surahman.
 
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Haris Surahman)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dn Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Wa Ode sendiri memenuhi panggilan KPK pukul 09.30 WIB dengan diantar mobil tahanan. Dalam kasus DPID ini, Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat dimintai komentarnya mengenai pemeriksaan hari ini, politikus Partai Amanat Nasional itu enggan menjelaskan lebih dulu.

"Nanti ya," kata Wa Ode sambil masuk ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

KPK menetapkan Haris sebagai tersangka ketiga dalam kasus DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara Wa Ode dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Adapun Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara dalam kasus ini.
 
Haris diduga bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten.  Peran Haris terungkap dalam persidangan Fahd dan Wa Ode beberapa waktu lalu. Berdasarkan surat dakwaan Fahd, Haris seolah berperan sebagai perantara antara anak pedangdut A Rafiq itu dengan Wa Ode. Sekitar September 2010, Fahd menemui Haris di Gedung Sekretariat DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Fahd meminta agar Haris mencarikan anggota Banggar DPR yang bisa mengusahakan tiga kabupaten di Aceh, yakni Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah sebagai daerah penerima DPID. Haris pun  menghubungkan Fahd dengan Wa Ode. Sebagai imbalan, Fahd mengaku memberikan uang Rp 500 juta untuk Haris. 

Menurut Fahd, Haris bekerja sebagai staf ahli anggota DPR asal fraksi Partai Golkar, Halim Kalla, adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Fahd mengaku pertama kali bertemu Haris pada 2009. Saat itu Fahd ikut dalam tim pemenangan Jusuf Kalla-Wiranto untuk wilayah Sumatera dalam pemilihan umum 2009.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri: Cara 'Debt Collector' Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik

    Polri: Cara "Debt Collector" Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik

    Nasional
    Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

    Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

    Nasional
    Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

    Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

    Nasional
    7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

    7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

    Nasional
    Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

    Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

    Nasional
    Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

    Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

    Nasional
    Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

    Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

    Nasional
    Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

    Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

    Nasional
    Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

    Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

    Nasional
    Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

    Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

    Nasional
    Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

    Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

    Nasional
    Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

    Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

    Nasional
    Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

    Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

    Nasional
    Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

    Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

    Nasional
    Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

    Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X