Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Gagalkan Capres Demokrat Hadang Ical dan Prabowo

Kompas.com - 27/02/2013, 19:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Anas Urbaningrum pascamundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dinilai telah membenamkan rencana kelompok aktivis di Partai Demokrat untuk menghadapi pengusungan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2014. Padahal, Demokrat sedang mencari upaya mencari capres-cawapres yang mampu menghadang Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie.

"Perspektif saya, tugas utama Demokrat adalah mencegah Prabowo Subianto dan Ical (Aburizal Bakrie) menjadi presiden," kata Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan Nasidik saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Nashidik mengatakan, Demokrat harus membayar mahal apa yang dilakukan Anas selama memimpin partai maupun setelah lengser sebagai ketum. Anas, kata dia, telah mengorbankan kader-kader yang mempunyai idealisme maupun kader yang menggantungkan karir di politik.

Nashidik menyoroti secara khusus dampak dari tindakan Anas yang membuat Demokrat lebih kecil mempuyai peluang untuk menandingi partai lain di Pilpres 2014. Padahal, kata dia, dugaan korupsi yang dilakukan Anas tidak terkait dengan partai.

Nashidik menjelaskan, kelompok aktivis di Demokrat mempunyai harapan sangat besar terhadap Demokrat agar demokrasi di Indonesia pascapemilu 2014 tidak disalahgunakan oleh presiden yang keliru. Kini, harapan itu semakin kecil.

"Kita tidak boleh membiarkan Indonesia menjadi negara paria. Kami punya kepentingan besar agar partai ini mampu kembali bangkit untuk mendapat suara yang cukup agar kami bisa pastikan ada alternatif lain, putra-putra bangsa lain yang jauh lebih baik untuk bisa kita majukan sebagai capres 2014 . Anas korbankan hal itu hanya semata-mata kepentingannya," pungkas dia.

Seperti diberitakan, hingga saat ini Demokrat belum menentukan capres dan cawapres untuk diusung dalam Pilpres 2014 . Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader Demokrat untuk melupakan pemilu 2014 sampai polemik di Demokrat selesai.

Baca juga:
Diduga, Anas Tak Hanya Menerima Mobil
Mahfud: Anas Korupsi, Sikat Saja
JK: Katakan Tidak pada Korupsi, Kok Korupsi
Mari Membaca Buku Anas
Ibas Tak Akan Dicalonkan Jadi Ketua Umum Demokrat

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com