Pentingkan Tugas Negara, Djoko Suyanto Enggan Gantikan Anas

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto tak berminat mengisi kursi ketua umum Partai Demokrat. Dia lebih memilih tetap mementingkan tugas negara sebagai menteri.

"Saya masih akan konsentrasi, tugas bidang polhukam itu berat," kata Djoko ketika ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (27/2/2013). Dia menjelaskan keengganannya mengisi kursi ketua umum Partai Demokrat didasari pada perasaan sadar akan kapasitasnya.

"Pendapat saya, ketum harus dari kader," tegas Djoko. Nama Djoko Suyanto disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang punya kans menjadi pengganti Anas. Dia disebut sebagai satu dari empat calon yang diusulkan dari rapat anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Anas mundur dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, Sabtu (23/2/2013), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dia sebagai tersangka gratifikasi, Jumat (22/2/2013). "Standar etik pribadi saya mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Sabtu (23/2/2013) siang.

Kebetulan, ujar Anas, standar etik yang dipegangnya sesuai dengan isi pakta integritas yang diminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani seluruh kader pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Namun, tanpa pakta itu pun, Anas mengaku sudah memegang prinsip tersebut.

"Saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Anas kembali. Menurut dia, bukan berarti pengunduran diri ini merupakan pengakuan bahwa dia bersalah. Anas tetap berkeyakinan tak terlibat skandal Hambalang dan bahkan menyebut tuduhan itu tak berdasar.

Seperti diberitakan, KPK menyangka Anas melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nama Anas pertama kali disebut terlibat dalam kasus ini oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dalam penyelidikan KPK terkait kasus Hambalang, Anas diduga diberi mobil mewah Toyota Harrier oleh Nazaruddin pada 2009. KPK telah memperoleh bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan tahun lalu. Cek pembelian ini sempat tidak diketahui keberadaannya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat