Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas Tak Akan Dicalonkan Jadi Ketua Umum Demokrat

Kompas.com - 25/02/2013, 13:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dipastikan tidak akan diproyeksikan sebagai ketua umum DPP Demokrat yang akan menggantikan Anas Urbaningrum. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan Ibas akan tetap menjadi Sekjen sampai 2015.

"Pak SBY bilang, Mas Ibas akan melaksanakan tugasnya sebagai Sekjen sampai 2015. Itu kalimat SBY. Jadi, tidak akan seperti disebut pengamat sebagai persiapan menjadi ketua umum," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, di Gedung Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2013).

Menurutnya, meski menyampaikan analisisnya dengan jujur, pengamat sering kali salah. "Sayangnya, sering salah. Saya bisa buktikan apa yang mereka prediksi sering kali salah karena jujur melihatnya. Padahal, banyak aspek di balik itu yang tidak diketahui," kata Ketua DPR ini.

Menurut Marzuki, menilai partai politik tidak bisa melihatnya dengan hati nurani saja. "Karena kami tahu parpol banyak kemasannya. Kalau dilihat dengan mata jujur, akan menjadi salah," katanya.

Ia mengungkapkan, untuk mengisi kevakuman kepemimpinan di Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum seharusnya menggelar kongres luar biasa untuk mencari ketua umum baru. Namun, belum diketahui pasti siapa kandidatnya dan waktu pelaksanaan KLB itu. Dalam Kongres Partai Demokrat pada Mei 2010 silam, ada tiga kandidat maju yang bertarung, yaitu Marzuki Alie, Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum. Pertarungan dimenangkan oleh Anas Urbaningrum. Dari tiga kandidat itu, kini hanya tersisa Marzuki Alie yang berpeluang karena Andi Mallarangeng juga sudah menyatakan mundur dari kepengurusan Demokrat setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang.

Saat ditanya tentang kesiapannya diusung sebagai ketua umum dalam KLB, Marzuki enggan berkomentar. "Saya bisa kan tidak komentar? Kalau enggak boleh, yah jawab aja seenak-enaknya," kata dia.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com