Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Kisruh Partai Pengaruhi Pilgub Jabar

Kompas.com - 25/02/2013, 08:48 WIB
Alfiyyatur Rohmah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekalahan pasangan Dede Yusuf-Laksamana, pasangan dari Partai Demokrat, merupakan dampak yang didapat dari masalah kekisruhan dari dalam tubuh partai. Hal tersebut menjadikan pasangan ini berada pada posisi ketiga hasil penghitungan cepat berbagai lembaga survei dalam perhitungan pemilihan gubernur Jawa Barat.

"Pilgub Jabar itu salah satu dampaknya. Kami jadi kena sanksi sosial. Itu yang saya minta setahun lalu supaya Anas legowo mundur untuk sementara," kata salah satu kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, seusai acara Perayaan Cap Go Meh di JIExpo Kemayoran pada Minggu (24/2/2013) malam.

Ruhut mengungkapkan, sebagai kader partai, boleh saja takut kepada sanksi hukum. Akan tetapi, sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat juga akan lebih memberatkan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Kisruh dalam tubuh Partai Demokrat jelas memberikan pengaruh besar dalam perolehan suara pada Pilgub Jabar kemarin. Walaupun hasil penghitungan cepat, kata Ruhut, hal tersebut berarti bahwa masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap partai.

Untuk itu, ungkap Ruhut, jalan lain yang bisa meningkatkan polling Partai Demokrat adalah dengan karisma dan kewibawaan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri partai. Ruhut memohon kepada SBY untuk bisa menaikkan polling partai dengan berbagai kebijakannya.

Sebelumnya, pasangan Dede Yusuf-Laksamana dari Partai Demokrat berada pada urutan ketiga. Wakil Gubernur Jabar yang mencalonkan diri jadi gubernur tersebut, dari hasil Quick Count Kompas, memperoleh suara sebesar 25,49 persen. Adapun posisi pertama ditempati oleh pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.

Gubernur incumbent atau petahana perwakilan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) memperoleh suara sebesar 31,58 persen. Pasangan nomor lima dari PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki menyusul dalam perolehan di urutan kedua dengan 28,91 persen.

Urutan keempat diisi oleh pasangan Irianto-Tatang, sementara Dikdik-Toyib menempati urutan buncit dalam perolehan suara. Irianto mendapatkan suara sebesar 12,28 persen, sedangkan Dikdik sebesar 1,74 persen.

Berita terkait, baca:

JABAR SATU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com