Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mallarangeng: Anas Tersangka, Langkah Maju KPK

Kompas.com - 22/02/2013, 22:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Ia melihat penetapan Anas sebagai tersangka dalam kasus Hambalang itu bisa menjadi langkah awal KPK membuka tabir yang lebih besar.

"Baguslah, ini langkah maju. Cuma tetap Anas masih tersangka belum terdakwa, dia harus diberikan ruang untuk membela diri," ujar Rizal saat dihubungi wartawan, Jumat (22/2/2013).

Rizal menyadari bahwa penetapan status tersangka Anas memang tidak terkait langsung dengan inti korupsi dari proyek Hambalang. Namun, penetapan status tersangka terhadap Anas bisa mengungkap skandal Hambalang lebih luas lagi implikasinya. "Yang penting Anas tersangka dulu, tidak harus yang langsung besar. Mulai dari kecil dulu, terus dirunut kan bisa," ucap adik dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng ini.

Rizal berharap, setelah ini KPK bisa menyasar dua orang yang selama ini disebutnya sebagai otak korupsi proyek Hambalang, yakni pemilik saham PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso dan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohamad Noor. Adhi Karya dan Dutasari Citralaras merupakan kontraktor dan subkontraktor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3 SON) Hambalang, Jawa Barat. Rizal menganggap kedua orang itu paling merugikan negara dalam proyek ini.

"Kalau Anas, Mahfud, dan Teuku Bagus jadi tersangka, ini kasus Hambalang akan kebuka ke arah yang lebih besar," kata Rizal.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Menpora Andi Alifian Malarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Andi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menpora dan pengguna anggaran proyek Hambalang. Deddy ditetapkan tersangka terkait jabatannya dulu sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemenpora. Deddy diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

    Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

    Nasional
    Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

    Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

    Nasional
    Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

    Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

    Nasional
    Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Nasional
    Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

    Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

    Nasional
    Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

    Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

    Nasional
    Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

    Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

    Nasional
    Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

    Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

    Nasional
    Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

    Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

    Nasional
    Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

    Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

    Nasional
    TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

    TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

    Nasional
    Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

    Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

    TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

    Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com