Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Jeblok, PKB Salahkan Lembaga Survei

Kompas.com - 20/02/2013, 14:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyalahkan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang dinilainya tidak memiliki data valid sehingga menempatkan PKB dalam urutan buncit dalam hal elektabilitas. PKB mengklaim telah melakukan survei internal dan hasilnya berada pada kisaran dukungan 10 persen.

"Saya meragukan validitas survey LSJ. Karena kita mempertanyakan sample, area dan cakupan. Selama ini survei 2 PKB justru bagus misalnya LSI masuk 5 besar, hasilnya naik sampai 10 persen," ujar Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, Rabu (20/2/2013), di Jakarta.

Sebelumnya, LSJ menunjukkan PKB hanya memiliki dukungan suara 1,8 persen dan menempati posisi buncit dibandingkan partai-partai lainnya. Sementara yang berada di urutan teratas yakni Partai Golkar dengan 18,5 persen; disusul PDI Perjuangan sebesar 16,5 persen; dan Gerindra 10,3 persen.

Setelah Gerindra, menyusul Partai Demokrat dengan suara 6,9 persen. Peraihan suara untuk Hanura tak jauh dengan Demokrat, yakni 5,8 persen.

Menurut hasil survei ini, Partai Nasdem hanya meraih suara 4,5 persen. Setelah itu, posisi ketujuh ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 2,6 persen, disusul PAN 2,5 persen, dan PPP sebesar 2,4 persen.

Survei ini dilakukan pada tanggal 9 hingga 15 Februari 2013. Survei dilakukan di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 1.225 calon pemilih dengan margin of error 2,8 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara pada responden menggunakan kuesioner dengan pertanyaan "Partai apakah yang akan dipilih seandainya pemilu dilaksanakan sekarang?".

Namun, Haramain mengaku tak percaya hal itu. Pasalnya, setiap kali kader PKB turun ke daerah pemilihan, yang didapat justru kebalikannya.

"Kami lebih yakin dan lebih percaya dan lebih valid kalau survei itu didapil," tuturnya.

Meski hasilnya tidak memuaskan, PKB, sebut Haramain, tetap memposisikan survei sebagai referensi untuk menentukan posisi selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com