Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Disalip Gerindra, Mubarok Cuek

Kompas.com - 19/02/2013, 15:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok santai menanggapi hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang menempatkan elektabilitas Partai Demokrat di urutan keempat dengan angka 6,9 persen. Mubarok tak percaya atas survei itu.

"Biarin aja. Setiap hari ada survei, tidak perlu ditanggapilah. Kami percaya tidak semua survei mengatakan begitu," kata Mubarok ketika dihubungi, Selasa (19/2/2013).

Mubarok menilai hasil survei itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pasalnya, kata dia, responden yang diambil hanya 1.225 orang. Mubarok memperkirakan, ke depannya akan banyak rilis survei yang menyebut elektabilitas Demokrat semakin anjlok.

"Besok juga bakal ada yang ngomong (elektabilitas Demokrat) tiga koma, dua koma," ucapnya.

Mubarok menambahkan, pihaknya tetap optimistis elektabilitas partainya akan merangkak naik setelah Majelis Tinggi Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dalam penyelamatan partai. Berdasarkan pembahasan di Rapat Pimpinan Nasional hari Minggu lalu, pihaknya menargetkan pemulihan partai selama enam bulan ke depan. "Kalau enam bulan nanti kita baru bisa lihat," pungkas dia.

Seperti diberitakan, survei LSJ menyebutkan, elektabilitas Partai Golkar menempati urutan teratas dengan 18,5 persen, disusul PDI Perjuangan 16,5 persen, Partai Gerindra 10,3 persen, lalu Demokrat.

Di bawah Demokrat, yakni Partai Hanura dengan 5,8 persen dan Partai Nasdem 4,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera 2,6 persen, Partai Amanat Nasional 2,5 persen, Partai Persatuan Pembangunan 2,4 persen, dan posisi terakhir ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 1,8 persen.

Sebelumnya, SBY masih merasa masa depan Demokrat tetap cerah lantaran tengah dilakukan perbaikan internal. "Saya yakin masa depan Demokrat tetap cerah dan memberi peluang yang baik," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com