Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Restrukturisasi Demokrat di Banggar DPR untuk Hindarkan Kecurigaan

Kompas.com - 11/02/2013, 22:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat ditarik setelah keputusan yang diambil rapat Majelis Tinggi yang diperluas pada Jumat (8/2/2013) lalu. Restrukturisasi keanggotaan Badan Anggaran DPR dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan lagi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan bahwa tindakan restrukturisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR dilakukan karena tidak terlepas dari adanya temuan rekening "gendut" yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap anggota Banggar DPR.

"Berdasarkan laporan PPATK, yang bersangkutan harus diselamatkan. Misalnya, orang itu sudah punya uang banyak sebelum di Banggar, lalu dinyatakan bermain. Kasihan, makanya dikasih jabatan yang lain dulu," ujar Marzuki, Senin (11/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

PPATK sempat menemukan 21 transaksi mencurigakan anggota Banggar. Namun, PPATK masih merahasiakan siapa saja pemilik transaksi mencurigakan tersebut. Seluruh data sudah disampaikan PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marzuki mengatakan, para anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat akan ditarik dan diberikan jabatan yang sama sekali tidak terkait anggaran. "Artinya, jangan pegang jabatan yang menimbulkan kecurigaan," kata Marzuki.

Jika ternyata anggota itu tidak terbukti menyelewengkan anggaran, Marzuki menuturkan partainya akan menempatkan kembali yang bersangkutan di Banggar. "Nanti dibicarakan di Majelis Tinggi, seberapa masif berita itu. Kalau disebut di bukti pengadilan, nah itu lain cerita," kata Marzuki.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan akan melakukan perombakan para anggota Banggar di DPR. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penyelamatan Partai Demokrat yang elektabilitasnya merosot lantaran kasus-kasus korupsi.

"Melakukan reposisi terhadap personel partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru, termasuk kader yang menjadi anggota badan anggaran. Acuan dari pergantian adalah kapasitas, the right person in the right place," kata SBY dalam jumpa di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik "Kemelut Demokrat".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Nasional
    Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

    Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

    Nasional
    Pesimis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

    Pesimis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

    Nasional
    Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

    Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

    Nasional
    Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

    Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

    Nasional
    Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

    Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

    Nasional
    Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

    Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

    Nasional
    Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

    Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

    Nasional
    Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

    Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

    Nasional
    Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

    Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

    [POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

    Nasional
    Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

    Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

    Nasional
    Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

    Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

    Nasional
    Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

    Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

    Nasional
    Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

    Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com