Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Ambil Alih Demokrat, Ini Komentar SBY

Kompas.com - 10/02/2013, 22:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti pemberitaan pasca keputusan Majelis Tinggi Demokrat dalam penyelamatan partai. Dalam pemberitaan tersebut, SBY dikritik lantaran mengambil alih partai sehingga dikhawatirkan tak fokus dalam pemerintahan hingga 2014 . SBY membantah penilaian tersebut.

"Saya pastikan kehadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY disela-sela pertemuan Majelis Tinggi dengan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (10/2/2013) malam.

Selain Majelis Tinggi dan Ketua DPD, SBY juga mengikutsertakan para menteri asal Demokrat, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf. Namun, Anas Urbaningrum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat tak hadir. Anas mengaku sakit.

SBY mengatakan, selama delapan tahun terakhir atau semenjak menjadi Presiden tahun 2004 , dirinya sangat jarang melakukan kegiatan di Partai Demokrat. Menurut SBY, dirinya hanya hadir dalam acara tertentu seperti ulang tahun Demokrat, rapat pimpinan, dan rapat koordinasi.

"Saya tetap pada sumpah saya untuk mengutamakan kepentingan negara dan pemerintahan," kata SBY.

SBY lalu menyinggung Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang ketika itu juga menjadi petinggi partai. SBY menyebut Presiden kedua Soeharto selaku pembina Partai Golkar, Presiden ketiga BJ Habibie selaku pembina Partai Golkar, Abdurrahman Wahid selaku Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar.

"Beliau-beliau juga jalankan kepemimpinan partai. Tidak berarti beliau lalaikan tugas menjalankan roda pemerintahan," kata SBY.

Seperti diberitakan, dalam sidang Majelis Tinggi di Cikeas pada Jumat malam, SBY memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi. SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat.

Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis. Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi.

Sikap SBY itu setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pascapemilu 2009 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Nasional
    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

    Nasional
    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Nasional
    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com