Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Ambil Alih Demokrat, Ini Komentar SBY

Kompas.com - 10/02/2013, 22:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti pemberitaan pasca keputusan Majelis Tinggi Demokrat dalam penyelamatan partai. Dalam pemberitaan tersebut, SBY dikritik lantaran mengambil alih partai sehingga dikhawatirkan tak fokus dalam pemerintahan hingga 2014 . SBY membantah penilaian tersebut.

"Saya pastikan kehadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY disela-sela pertemuan Majelis Tinggi dengan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (10/2/2013) malam.

Selain Majelis Tinggi dan Ketua DPD, SBY juga mengikutsertakan para menteri asal Demokrat, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf. Namun, Anas Urbaningrum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat tak hadir. Anas mengaku sakit.

SBY mengatakan, selama delapan tahun terakhir atau semenjak menjadi Presiden tahun 2004 , dirinya sangat jarang melakukan kegiatan di Partai Demokrat. Menurut SBY, dirinya hanya hadir dalam acara tertentu seperti ulang tahun Demokrat, rapat pimpinan, dan rapat koordinasi.

"Saya tetap pada sumpah saya untuk mengutamakan kepentingan negara dan pemerintahan," kata SBY.

SBY lalu menyinggung Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang ketika itu juga menjadi petinggi partai. SBY menyebut Presiden kedua Soeharto selaku pembina Partai Golkar, Presiden ketiga BJ Habibie selaku pembina Partai Golkar, Abdurrahman Wahid selaku Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar.

"Beliau-beliau juga jalankan kepemimpinan partai. Tidak berarti beliau lalaikan tugas menjalankan roda pemerintahan," kata SBY.

Seperti diberitakan, dalam sidang Majelis Tinggi di Cikeas pada Jumat malam, SBY memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi. SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat.

Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis. Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi.

Sikap SBY itu setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pascapemilu 2009 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com