Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tetap Targetkan Raih Tiga Besar di Pemilu 2014

Kompas.com - 09/02/2013, 18:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera tetap menargetkan masuk tiga besar dalam perolehan suara di Pemilu 2014 meski kader utamanya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, terjerat kasus dugaan korupsi. Untuk mencapai target tersebut, PKS terus melakukan konsolidasi internal yang ditargetkan selesai April 2013 .

"Target tiga besar tidak berubah," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Sabtu (9/2/2013).

Mahfudz mengatakan, konsolidasi internal diperlukan agar PKS sebagai institusi tidak tersandera oleh masalah. Target konsolidasi itu adalah pulihnya moralitas seluruh jajaran kader dan menguatnya soliditas serta keyakinan kader dalam menjalankan seluruh agenda pemenangan Pemilu 2014.

Puncak konsolidasi, kata Mahfudz, akan ditandai peringatan ulang tahun PKS yang akan digelar pada 20 April di Jakarta. Sampai bulan Maret, Presiden PKS Anis Matta akan terus roadshow dan mengembangkan pola manajemen berjalan, seperti menggelar rapat-rapat DPP di kota-kota tujuan roadshow.

"Kami akan tunjukkan bahwa PKS tetap solid, kuat, dan siap menyongsong Pemilu 2014. Masalah yang besar bisa kami selesaikan dengan cepat dan tepat. DPP PKS juga sedang menyiapkan strategi setelah April. Kami akan bekerja dan bergerak dengan cara yang berbeda dari apa yang dipikirkan banyak orang," ujar Mahfudz.

Seperti diberitakan, Luthfi terjerat kasus dugaan korupsi terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Melalui tim pengacaranya, Luthfi telah membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Adapun PKS menuding ada konspirasi besar dalam perkara tersebut.

Setelah Luthfi mundur dari jabatan Presiden PKS, posisi tersebut diisi oleh Anis Matta. Anis kemudian mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua DPR, yang kemudian digantikan oleh Sohibul Iman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com