Partai Golkar Biarkan Rusli Zainal Hadapi Proses Hukum

Kompas.com - 08/02/2013, 22:37 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar tidak akan membela Rusli Zainal, Gubernur Riau, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam Revisi Peraturan Daerah tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Rusli harus menghadapi proses hukumnya sebagai individu.

"DPP Partai Golkar hanya bisa mengatakan, kami menghormati hukum. Kepada yang bersangkutan hendaknya mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya," tutur Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, Jumat (8/2/2013) di Jakarta.

Kendati politisi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi semakin banyak, Hajriyanto menganggap korupsi adalah tindakan pribadi. Karenanya, tanggung jawab terletak pada individu tersebut.

Hajriyanto juga membantah bila korupsi dilakukan dengan dalih kewajiban berkontribusi pada partai. Hal itu disebutnya dalih dan apologi untuk menutupi perilaku koruptif. "Partai memang meminta sumbangan, tetapi tidak memaksa. Jika partai memaksa, itu alamat rusak semua," tambahnya.

Partai tidak pernah memerintahkan kadernya korupsi. Karenanya, Partai Golkar tidak akan membela atau menyediakan penasihat hukum untuk Rusli atau kader yang tersangkut korupsi.

Kebijakan menyediakan penasihat hukum untuk kader Partai Golkar memang sudah tidak ada lagi. Sebab, tambahnya, menyediakan penasihat hukum mengesankan parpol masih toleran dengan korupsi.

KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka. Sudah ada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Rusli dalam dugaan suap Revisi Perda Riau 6/2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X