Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Mentan untuk Jelaskan Kronologi Kuota Impor

Kompas.com - 08/02/2013, 19:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan KPK akan segera meminta keterangan Menteri Pertanian Suswono, sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. KPK, kata Abraham, butuh keterangan Suswono soal kronologi penentuan kuota impor tersebut.

"(Suswono) pasti dibutuhkan untuk menjelaskan kronologis yang sebenarnya," kata Abraham di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Soal waktu kapan Suswono dipanggil, dia berharap minggu depan.

Dalam kesempatan itu Abraham juga menyatakan tidak pernah ada keterangan resmi dari KPK yang menyatakan keberadaan rekaman pembicaraan antara Luthfi Hasan Ishaaq dan Suswono. Luthfi, mantan Presiden PKS dan anggota DPR, adalah tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian ini.

"Tidak pernah ada keterangan resmi menyatakan ada percakapan dari hasil penyadapan antara Suswono dengan LHI (Luthfi Hasan Ishaaq). (Pernyataan) itu sama sekali enggak ada, karena penyadapan adalah bagian penyidikan yang menurut standard operational procedur tidak akan mungkin dibuka," ujar Abraham.

Sampai saat ini, imbuh Abraham, status Suswono adalah saksi. Dalam perkara dugaan suap penetapan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat orang itu adalah Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi dan Fathanah diduga menerima pemberian hadiah Rp 1 miliar dari Juard dan Arya, atas rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Kewenangan penentuan kuota impor ada pada Kementerian Pertanian. Dugaan keterlibatan Suswono dalam kasus ini menguat jika dikaitkan dengan posisi Luthfi saat itu sebagai Presiden PKS.

Luthfi dan Suswono sama-sama petinggi di PKS. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengungkapkan dugaan Luthfi "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi Kementerian Pertanian.

Sementara Suswono dalam sejumlah kesempatan membantah terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, kuota impor daging sapi tidak mungkin diintervensi, karena pembagiannya tidak hanya diputuskan Kementerian Pertanian. Kendati demikian, Suswono menyatakan siap diperiksa KPK.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

    Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

    Nasional
    Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

    Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

    Nasional
    Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

    Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

    Nasional
    Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

    Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

    Nasional
    Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

    Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

    Nasional
    RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

    RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

    Nasional
    Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

    Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

    Nasional
    Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

    Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

    Nasional
    Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

    Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

    Nasional
    Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

    Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

    Nasional
    KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

    KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

    Nasional
    KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

    KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

    Nasional
    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

    Nasional
    Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

    Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com