Kompas.com - 07/02/2013, 22:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, terkait skandal Hambalang, akan didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji silang sebagai langkah validasi pun pasti dilakukan.

"Informasi itu tidak akan didiamkan KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (7/2/2013) malam. Dia mengatakan validasi bisa dilakukan dalam tiga cara.

Pertama, dengan meminta keterangan dari orang-orang yang dianggap tahu soal kesaksian Nazaruddin. Kedua, meminta keterangan dari orang-orang yang disebut Nazaruddin. Ketiga, memvalidasi peristiwa yang disebut Nazaruddin memiliki kaitan dengan proyek Hambalang.

"Jadi KPK bisa memanggil orang-orang yang disebut," kata Johan. Tapi, imbuh dia, KPK belum berencana memanggil Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut-sebut terlibat dalam skandal Hambalang.

Nazaruddin kembali memberikan keterangan kepada KPK terkait skandal Hambalang, Kamis (7/2/2013). Sebelum memberikan keterangan, dia mengatakan siap menyerahkan bukti baru dugaan keterlibatan Anas dalam skandal Hambalang.

"Ini saya mau kasih lagi barbuk (barang bukti) tentang uang Rp 1,2 triliun yang dikelola waktu APBN 2010, yang uangnya dipakai Anas di kongres," ujar Nazaruddin. Dia tak menyebutkan lebih rinci barang bukti apa yang akan dia serahkan.

Lagi-lagi, Nazaruddin menyatakan Anas layak menjadi tersangka kasus ini. Dia pun mengatakan, KPK sudah mengantongi bukti cukup untuk menjerat Anas. "Tapi, ini kan masih ada tarik-menarik politik yang kita tidak tahu, apakah KPK masih bisa diintervensi," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus Hambalang, KPK sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar. KPK pun menyatakan tengah menyelidiki aliran dana dari kasus tersebut, termasuk kemungkinan ke Partai Demokrat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Nasional
    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    Nasional
    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Nasional
    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Nasional
    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Nasional
    'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    "Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    Nasional
    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Nasional
    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Nasional
    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Nasional
    Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

    Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

    Nasional
    Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

    Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

    Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

    Nasional
    Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

    Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

    Nasional
    Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

    Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

    Nasional
    TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

    TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.