Kompas.com - 07/02/2013, 22:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, terkait skandal Hambalang, akan didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji silang sebagai langkah validasi pun pasti dilakukan.

"Informasi itu tidak akan didiamkan KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (7/2/2013) malam. Dia mengatakan validasi bisa dilakukan dalam tiga cara.

Pertama, dengan meminta keterangan dari orang-orang yang dianggap tahu soal kesaksian Nazaruddin. Kedua, meminta keterangan dari orang-orang yang disebut Nazaruddin. Ketiga, memvalidasi peristiwa yang disebut Nazaruddin memiliki kaitan dengan proyek Hambalang.

"Jadi KPK bisa memanggil orang-orang yang disebut," kata Johan. Tapi, imbuh dia, KPK belum berencana memanggil Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut-sebut terlibat dalam skandal Hambalang.

Nazaruddin kembali memberikan keterangan kepada KPK terkait skandal Hambalang, Kamis (7/2/2013). Sebelum memberikan keterangan, dia mengatakan siap menyerahkan bukti baru dugaan keterlibatan Anas dalam skandal Hambalang.

"Ini saya mau kasih lagi barbuk (barang bukti) tentang uang Rp 1,2 triliun yang dikelola waktu APBN 2010, yang uangnya dipakai Anas di kongres," ujar Nazaruddin. Dia tak menyebutkan lebih rinci barang bukti apa yang akan dia serahkan.

Lagi-lagi, Nazaruddin menyatakan Anas layak menjadi tersangka kasus ini. Dia pun mengatakan, KPK sudah mengantongi bukti cukup untuk menjerat Anas. "Tapi, ini kan masih ada tarik-menarik politik yang kita tidak tahu, apakah KPK masih bisa diintervensi," ujar dia.

Dalam kasus Hambalang, KPK sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar. KPK pun menyatakan tengah menyelidiki aliran dana dari kasus tersebut, termasuk kemungkinan ke Partai Demokrat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    Nasional
    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Nasional
    Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

    Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

    Nasional
    FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

    FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

    Nasional
    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Nasional
    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    Nasional
    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Nasional
    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Nasional
    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    Nasional
    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI sebagai Negara Besar Disorot

    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI sebagai Negara Besar Disorot

    Nasional
    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    Nasional
    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Nasional
    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    Nasional
    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    Nasional
    Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

    Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.